DENPASAR – VISIBALI.COM. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya bagi kelompok disabilitas.
“Mereka menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan “Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025″, dengan tujuan mempersempit kesenjangan literasi dan inklusi keuangan di berbagai daerah, termasuk Bali dan Nusa Tenggara,” ungkap Kepala OJK Bali, Kristrianti Puji Rahayu, dalam keterangan persnya, Jumat (27/9/2024).
Selama tahun 2024 hingga Agustus, OJK Provinsi Bali telah menggelar 573 kegiatan edukasi keuangan, mencakup seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut. Kegiatan ini berhasil menjangkau lebih dari 51.000 orang melalui edukasi tatap muka dan sekitar 234.000 orang melalui media sosial.
Selain itu, OJK juga mengembangkan berbagai program, seperti SiMolek, program 1-3 km care, serta edukasi tematik untuk pelajar, mahasiswa, komunitas disabilitas, dan peserta Finalis Jegeg Bagus, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata setempat.
“Tak hanya secara tatap muka, edukasi keuangan juga disebarkan melalui platform digital seperti Instagram, serta melalui iklan layanan masyarakat di radio dan media online di Provinsi Bali,” imbuhnya.
Lantas Puji Rahayu menguraikan, pada Agustus 2024, OJK Bali melaksanakan kegiatan *Digital Financial Literacy* (DFL) dengan tema “Perkembangan dan Peluang bagi Gen Z di Industri Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) di Indonesia”.
Acara yang dihadiri secara hybrid oleh 232 mahasiswa dari Universitas Udayana, Universitas Mahasaraswati, dan ITB STIKOM Bali ini bertujuan untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan tentang inovasi keuangan berbasis teknologi.
Selain literasi, program inklusi keuangan turut diperkuat melalui sinergi berbagai pihak yang tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), termasuk Kementerian/Lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, dan berbagai stakeholder.
Hingga Agustus 2024, TPAKD Bali telah menyelenggarakan 439 kegiatan inklusi dengan partisipasi lebih dari 27.000 orang, meliputi program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP), Bank Goes to School, UMKM Bali Nadi Jayanti, dan Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa).
Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja ini, OJK memberikan “Financial Literacy Award” kepada sejumlah pelaku usaha keuangan dan pemerintah daerah. Kota Denpasar berhasil meraih Juara 1 dalam kategori “Wilayah Implementasi KEJAR” terbaik tingkat kabupaten/kota, sementara PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menjadi Juara 1 untuk kategori bank teraktif dalam program Bank Goes to School.
“OJK juga berperan aktif dalam menanggapi pengaduan masyarakat terkait sengketa atau pelanggaran di sektor jasa keuangan,” ucapnya.
Hingga Agustus 2024, OJK Bali menerima 327 pengaduan, dengan 12 kasus masuk dalam penyelesaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Pengaduan tersebut didominasi oleh sektor perbankan dan “peer to peer lending”, serta sektor pembiayaan lainnya.
“Dari total pengaduan, 305 di antaranya telah selesai diproses, sementara sisanya masih dalam tahap penanganan,” katanya.
Untuk mendukung kelancaran kredit, OJK Bali juga melayani penarikan data Informasi Debitur (Ideb) melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
“Hingga Agustus 2024, tercatat 6.266 permintaan data Ideb SLIK dilayani, mengalami peningkatan signifikan sebesar 176,64% dibanding periode yang sama tahun lalu,” pungkasnya.
Dengan berbagai kebijakan dan sinergi antara pemerintah, industri keuangan, serta penegakan hukum yang konsisten, OJK optimistis sektor jasa keuangan di Bali akan terus tumbuh secara stabil dan berkelanjutan. (*/red)
