Tutik Kusuma Wardhani Ajak Generasi Muda Jadi Mitra Pemerintah di Makan Bergizi Gratis
Komisi IX DPR RI

BULELENG – VISIBALI.COM. Anggota Komisi IX DPR RI dari Dapil Bali, Tutik Kusuma Wardhani, Senin (27/1/2028) di Singaraja, mengajak anak muda untuk ikut menjadi mitra strategis pemerintah mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini berpotensi membuka lapangan pekerjaan dan usaha dari Masyarakat. Program ini akan menyasar 19,47 juta penerima manfaat dari anak, ibu hamil, dan kelompok rentan.
Politisi Partai Demokrat ini bahkan berupaya terus menggenjot agar pelaksanaan program MBG ini terlaksana dengan baik di daerah pemilihannya, Bali. Sebagai mitra kerja dari Badan Gisi Nasional (BGN), Tutik terus menggencarkan sosialisasi agar anak-anak muda mau menjadi bagian penting dari program tersebut.
Di Bali, akan dibutuhkan ratusan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sebagai dapur untuk menyokong program tersebut. Masyarakat yang mempunyai badan hukum usaha, mulai dari koperasi, Yayasan, hingga Perseroan terbatas dan BUMDes bisa membuka SPPG sebagai mitra program ini.
Tahap pertama Program MBG ini dari Januari-April 2025 akan menyasar sekitar 3 juta penerima manfaat. Pemerintah bahkan berencana untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat.
“Ini sebenarnya peluang bagi anak-anak muda di Bali untuk membuka usaha dan lapangan pekerjaan karena program ini juga akan menggandeng mitra usaha dari Masyarakat,” terang Tutik saat menggelar pertemuan dengan sejumlah calon mitra SPPG di Singaraja.
Kualifikasi SPPG sudah ditentukan oleh Badan Gizi Nasional. Jika ada Masyarakat yang mau menjadi mitra Kerjasama program MBG bisa melakukan pendaftaran melalui situs remsi milik Badan Gizi Nasional.
Menurut Tutik, SPPG ini menjadi elemen penting dalam pelaksanaan program MBG. SPPG bertanggungjawab untuk memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lancar dan sesuai target.
“Jadi SPPG ini punya tanggung jawab mulai memasak dan menyediakan menu MBG, distribusinya cepat dan tepat sesuai yang ditentukan. Diukur radius dari SPPG ke Lokasi distribusi terjauh yakni 3 – 5 kilometer atau menempuh durasi pengantaran paling lama 30 menit,” terang Tutik.
Disitu, SPPG juga harus memastikan keamanan dan kualitas makanan. Dapur umum SPPG ini wajib mengikuti prosedur keamanan pangan dan proses pengolahan, penyimpanan dan distribusi makanan dilakukan dengan standar kebersihan yang ketat.
Kata Tutik, bagi Masyarakat yang ingin bermitra untuk membuka SPPG ini, pemerintah telah menetapkan petunjuk teknisnya. Jika lolos sebagai mitra, maka menjadi peluang usaha bagi Masyarakat.
“BGN juga mengajak Masyarakat untuk mendukung keberhasilan program ini dengan menggunakan bahan baku lokal, menyerap hasil-hasil pertanian di masing-masing desa sehingga menumbuhkan perekonomian di desa,” terangnya.
Bukan hanya itu, kata Tutik, Badan Gizi Nasional juga merekrut Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan ditugaskan di masing-masing SPPG sebagai sebagai Kepala satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Di Masing-masing SPPG akan ditempatkan satu orang SPPI, Sarjana Ahli Gizi dan sarjana akuntansi.
Untuk menyukseskan ini, Tutik Kusuma Wardhani sempat melakukan koordinasi dan sosialisasi di Buleleng dengan sejumlah calon mitra program makanan bergizi gratis, Dandim 1609/Buleleng Letkol Kav. Angga Nurdiana, Anggota Komisi II DPRD Buleleng, Dewa Komang Yudi Astara, Senin 27 Januari 2025.
Dandim 1609/Buleleng, Letkol Kav Angga Nurdiana mengatakan TNI mendukung penuh program MBG ini. KODIM 1609/Buleleng akan melakukan pendampingan terhadap dapur yang di bangun oleh BGN atau mitra BGN. “Kami harus memastikan dapur itu mendapatkan suplai bahan pangan, sesuai yang dibutuhkan,” kata Angga.
Dalam pendampingan itu, kata Angga, TNI juga harus memastikan dalam operasional tanpa ada kendala dan hambatan. “Pelayanan dapur ini tepat waktu dan tepat sasaran ke sekolah sebagai tanggungjawab dapur,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Buleleng, Dewa Komang Yudi Astara menyarankan agar dalam program ini juga bisa melibatkan BUMDes. Program ini sebenarnya berpotensi untuk menggerakkan perekonomian desa.
“Produk multikultural lokal akan bisa diserap dalam pogram ini, mulai dari pertanian, peternakan, dan produk lain yang berkaitan dengan program makan bergizi,” kata Yudi. Dia juga mendorong agar ada kolaborasi untuk mewujudkan program MBG sehingga mampu mewujudkan gizi Masyarakat yang baik. (red)