Fraksi PDIP Minta Pemerintah Tegas dalam Kelestarian Sistem Subak di Bali
DPRD Bali
DENPASAR – VISIBALI.COM. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali menyoroti permasalahan penutupan saluran irigasi subak di Desa Canggu, Kabupaten Badung. Mereka mendesak pemerintah agar lebih tegas dalam mengelola lahan sawah berkelanjutan demi menjaga ketahanan pangan dan kelestarian sistem subak di Bali.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, I Made Supartha, bersama anggota fraksi lainnya seperti I Nyoman Suwirta, Ni Luh Yuniati, dan I Gusti Ngurah Gede Mahaendra Jaya, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap zonasi lahan. Menurutnya, setiap penggunaan lahan harus sesuai dengan peruntukannya agar tidak melanggar hukum.
Kerusakan saluran irigasi subak berpotensi menyebabkan kekeringan dan menurunkan produksi pangan. Jika dibiarkan, hal ini bisa mengancam kelestarian subak sebagai bagian dari kearifan lokal Bali.
Oleh karena itu, DPRD Bali menilai perlunya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) guna menjaga keseimbangan ekosistem dan ketahanan pangan.
“Setiap wilayah di Bali memiliki fungsi masing-masing. Lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai LP2B harus tetap dipertahankan agar tidak dialihfungsikan secara sembarangan,” ujar Supartha di Gedung DPRD Bali, Selasa (4/2/2025).
Fraksi PDIP menegaskan bahwa pemerintah harus bertindak tegas dengan mengacu pada berbagai regulasi terkait, seperti: UU No. 41 Tahun 2009 tentang LP2B; UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan; PP No. 12 Tahun 2011 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan; Perpres No. 59 Tahun 2016 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah; Keputusan Kementerian ATR No. 15 Tahun 2012 tentang Penetapan Sawah yang Dilindungi
Data terbaru menunjukkan bahwa dari total luas lahan sawah di Bali yang mencapai 70.996,30 hektar, sekitar 67.678,96 hektar telah ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi. Lahan ini tersebar di sembilan kabupaten/kota di Bali.
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan alih fungsi lahan sawah, Fraksi PDIP berencana mengundang berbagai pihak terkait guna mencari solusi terbaik. Mereka berharap langkah ini dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada ketahanan pangan dan keberlanjutan sistem pertanian di Bali.
“Kami akan mengundang pihak terkait untuk berdiskusi dan mencari solusi yang tepat agar lahan sawah di Bali tetap terjaga dan berkelanjutan,” pungkas Supartha. (wie)
