Komisi III DPRD Tabanan Geram, Optimalisasi Pendapatan Daerah Kurang Progres

TABANAN – VISIBALI.COM – Komisi III DPRD Tabanan geram karena belum ada progres nyata dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam optimalisasi pendapatan daerah. Bahkan, dalam beberapa kali rapat kerja, sejumlah pimpinan OPD tidak hadir dan hanya mengirim perwakilan.
Hal ini terlihat dalam rapat kerja Komisi III DPRD Tabanan dengan jajaran OPD pengampu, Selasa 4 Februari 2025.
Ketua Komisi III DPRD Tabanan, AA Darma Putra, kekhawatiran ini berawal dari kebijakan pemerintah pusat yang akan berdampak pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kebijakan tersebut dinilai akan mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, sehingga optimalisasi unit-unit penghasil pendapatan daerah menjadi semakin mendesak.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan unit-unit penghasil. Di sana kita bisa melihat pemasukan riil, baik dari opsen pajak maupun optimalisasi pajak dan retribusi, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sifatnya tentative. ini harus terus digenjoy,” ujarnya usai rapat.
Komisi III juga secara tegas meminta OPD penghasil menunjukkan progres yang nyata dan memiliki inovasi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. DPRD pun berencana mengundang kembali OPD terkait dalam waktu dekat dan berharap para pimpinan hadir langsung, bukan hanya mengirim perwakilan.
“Dalam rapat kerja berikutnya kami harap seluruh pimpinan OPD penghasil bisa datang, karena ini sifatnya vital dan menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkasnya. (red)