Pertamina Siap Jalankan Arahan Presiden Prabowo, Pengecer LPG 3 Kg Kembali Beroperasi

DENPASAR – VISIBALI.COM. Pemerintah akhirnya membuka kembali izin operasional bagi pengecer LPG 3 kilogram (kg) setelah sempat dilarang sejak 1 Februari 2025. Keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto menerima laporan terkait kelangkaan dan kesulitan masyarakat dalam memperoleh gas subsidi tersebut.

Menindaklanjuti arahan Presiden, PT Pertamina Patra Niaga menyatakan kesiapannya dalam menjalankan distribusi LPG 3 kg sesuai mandat pemerintah. Manajer Komunikasi, Relasi, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi, menegaskan komitmen perusahaan dalam memastikan ketersediaan gas bersubsidi di masyarakat.

“Pertamina Patra Niaga siap melaksanakan kebijakan distribusi energi bersubsidi sesuai dengan arahan pemerintah,” ujar Ahad melalui pesan singkat, Selasa (4/2/2025).

Sebelumnya, larangan penjualan LPG 3 kg melalui pengecer diterapkan untuk meningkatkan ketepatan distribusi dan mengendalikan harga di pasar. Namun, kebijakan ini menimbulkan polemik karena banyak masyarakat yang bergantung pada pengecer untuk mendapatkan gas bersubsidi dengan mudah.

Menanggapi kondisi tersebut, Presiden Prabowo segera menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencabut larangan tersebut agar masyarakat tetap dapat mengakses LPG 3 kg tanpa kesulitan.

Selain membuka kembali pengecer, pemerintah berencana menata ulang sistem distribusi LPG 3 kg dengan mengangkat status pengecer menjadi sub pangkalan resmi. Langkah ini diharapkan dapat memastikan distribusi lebih tertata, menghindari lonjakan harga yang tidak wajar, dan menjaga stabilitas pasokan gas subsidi di seluruh daerah.

Dengan kebijakan ini, diharapkan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh LPG 3 kg untuk kebutuhan sehari-hari. Pemerintah dan Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk memastikan distribusi energi bersubsidi berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (red)