Komisi IV DPRD Bali Sebut Banyak Sekolah di Daerah Pinggiran Terkendala Fasilitas dan Akses Pendidikan

DENPASAR – VISIBALI.COM. Komisi IV DPRD Provinsi Bali menyoroti berbagai persoalan di sektor pendidikan, khususnya terkait infrastruktur dan sarana prasarana sekolah, terutama di daerah pinggiran seperti Karangasem dan beberapa kabupaten lainnya.

Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, mengungkapkan bahwa banyak sekolah di wilayah tersebut masih menghadapi keterbatasan fasilitas, termasuk jumlah ruang kelas yang tidak mencukupi. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPRD Bali bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Bali serta sejumlah kepala sekolah di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (17/2/2025).

“Ada satu sekolah yang memiliki 60 rombongan belajar (rombel), tetapi hanya memiliki 24 ruang kelas. Akibatnya, puluhan kelas terpaksa menerapkan sistem pembelajaran daring, yang tentu menjadi tantangan dalam membentuk karakter siswa,” ungkap Suwirta.

Ia menekankan bahwa pembelajaran tatap muka masih sangat dibutuhkan, terutama untuk memastikan siswa mendapatkan bimbingan yang optimal.

“Sebanyak 34 kelas harus belajar daring. Padahal, jika hanya mengandalkan pembelajaran jarak jauh, akan sulit mengawasi perkembangan karakter mereka,” tambahnya.

Untuk mengatasi masalah ini, DPRD Bali mengusulkan anggaran sebesar Rp7,5 miliar guna perbaikan infrastruktur pendidikan. Suwirta memastikan bahwa pihaknya akan mengawal realisasi anggaran tersebut agar dapat terealisasi pada tahun 2026.

“Kami akan terus mengawal anggaran yang diusulkan, sehingga pada tahun 2026 diharapkan perbaikan infrastruktur pendidikan dapat terlaksana,” tegasnya.

Selain keterbatasan ruang kelas, akses menuju sekolah juga menjadi kendala. Beberapa jalur menuju sekolah masih berstatus tanah pribadi atau milik pengembang yang belum memberikan izin penggunaan.

“Ada pengembang yang belum menyetujui penggunaan jalan menuju sekolah. Oleh karena itu, kami meminta pihak sekolah membentuk tim guna menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan ini,” kata Suwirta.

Sebagai mantan Bupati Klungkung selama dua periode (2013-2018 dan 2018-2023), Suwirta menegaskan bahwa permasalahan ini bukan hal baru dan perlu koordinasi lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi dan pusat.

Sementara itu, Kepala Disdikpora Provinsi Bali, Dr. KN Boy Jayawibawa, memastikan bahwa meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, anggaran pendidikan di Bali tidak mengalami pemangkasan.

“Anggaran pendidikan tetap dialokasikan sesuai rencana, termasuk untuk perbaikan sekolah dan program beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP-Kuliah,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan sekolah yang didanai APBN saat ini berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sementara proyek yang menggunakan anggaran daerah akan dikaji lebih lanjut oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memastikan skala prioritasnya.

“Anggaran pendidikan Bali mencapai 38 persen dari APBD 2025, sekitar Rp2,5 triliun. Angka ini sudah melampaui ketentuan minimal 20 persen sebagaimana diamanatkan undang-undang,” jelasnya.

Dengan kepastian anggaran yang tetap terjaga, DPRD dan Disdikpora Bali optimistis bahwa program peningkatan kualitas pendidikan dan perbaikan infrastruktur sekolah dapat berjalan sesuai rencana, demi menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik di Bali. (red)