Tingkatkan Etika dan Ketepatan Protokol, Prokompim Badung Gelar Pelatihan Keprotokolan
Pemkab Badung
MANGUPURA – VISIBALI.COM. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pemahaman tentang tata cara Keprotokolan, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Badung menggelar kegiatan Pelatihan/Edukasi Keprotokolan bagi para Jabatan Fungsional, Staf Sub. Bagian Protokol, Ajudan Pimpinan/Adc dan Sekpri Pimpinan di lingkungan Pemkab Badung. Kegiatan ini dilaksanakan Sabtu (17/5) di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung.
Turut hadir Plt. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Badung I Gusti Ayu Agung Trisna Dewi dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Setda Badung Made Suardita, yang memberikan dukungan penuh terhadap pelatihan tersebut.
Dalam sambutannya, Plt. Asisten Adm Umum, I Gusti Ayu Agung Trisna Dewi menegaskan pentingnya profesionalisme dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas keprotokolan. “Keprotokolan bukan hanya soal tata urutan dan tata tempat, tetapi juga mencerminkan citra dan kehormatan instansi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM di bidang ini sangat krusial,” ujarnya.
Sementara Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Made Suardita saat membuka acara menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Badung membentuk aparatur yang profesional, disiplin, serta memahami etika dan tata krama dalam kegiatan resmi pemerintahan.
“Pemahaman yang baik tentang keprotokolan sangat penting, bukan hanya untuk kelancaran acara, tetapi juga sebagai bagian dari representasi wibawa pemerintah di hadapan masyarakat dan mitra kerja,” tegas Made Suardita.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber Widyaiswara dari BKPSDM Provinsi Bali, Anak Agung Rai Kartini, yang memberikan materi menyeluruh mengenai dasar-dasar keprotokolan, etika profesi, serta simulasi praktik keprotokolan dalam berbagai kegiatan resmi pemerintahan.
Pelatihan keprotokolan ini menjadi bagian dari strategi pengembangan kapasitas aparatur di Kabupaten Badung yang berkelanjutan, sejalan dengan visi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas. (hms/red)
