DENPASAR – VISIBALI.COM. Ketua Komisi II DPRD Bali yang juga Ketua AMPI Bali, Agung Bagus Pratiksha Linggih, mengatakan generasi muda saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga budaya Bali. Mulai dari keterbatasan waktu, persoalan biaya, hingga munculnya anggapan bahwa budaya mulai kehilangan relevansinya di era modern.
Generasi muda Bali didorong untuk mengambil peran lebih besar dalam menjaga adat, budaya, sekaligus menentukan arah masa depan Pulau Dewata di tengah derasnya arus modernisasi dan pembangunan yang semakin masif.
Pesan itu mengemuka dalam talkshow bertajuk “Peran Pemuda Bali, Menguatkan Identitas dan Arah Bali di Masa Mendatang” yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Bali di Kantor DPD Partai Golkar Bali, Jumat (24/4/2026) malam.
Pria yang akrab disapa Ajus Linggih itu menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian bersama.
“Apakah masalahnya biaya, waktu, atau relevansi? Ini yang harus dijawab bersama,” ujarnya.
Menurut Ajus, adat dan budaya Bali hingga kini masih memiliki relevansi yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun spiritual.
Ia menegaskan bahwa keberlangsungan sektor pariwisata Bali yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah sangat bergantung pada kelestarian budaya lokal.
“Kalau berbicara relevansi, adat budaya Bali ini sangat relevan di seluruh elemen kehidupan kita, baik dari ekonomi maupun segi spiritual,” tegasnya.
Selain menjaga budaya, Ajus juga menekankan pentingnya sikap kritis generasi muda terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Menurutnya, pemuda harus mampu menjadi kekuatan kontrol agar arah pembangunan Bali tetap berpihak kepada masyarakat dan tidak menyeret desa adat ke dalam kepentingan politik praktis.
“Pemuda harus kritis, karena pemerintah adalah nahkoda arah identitas Bali ke depan,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, akademisi Universitas Pendidikan Nasional, Kiki Syah, menilai Bali saat ini tengah berada di persimpangan besar terkait arah pembangunan daerah.
Menurutnya, Bali harus menentukan apakah tetap mempertahankan identitas sebagai wilayah agraris atau bertransformasi menjadi pulau modern.
“Bali mau diarahkan ke mana? Jika agraria, maka pertanian dan swasembada pangan harus diperkuat serta alih fungsi lahan dikendalikan. Jika menuju modern island, regulasinya harus tetap berlandaskan konsep Tri Hita Karana,” jelasnya.
Kiki juga menyoroti dampak pembangunan yang dinilai terlalu masif, terutama terhadap kenaikan harga tanah yang semakin sulit dijangkau generasi muda.
Ia menyebut kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi generasi muda, khususnya Gen Z.
“Dengan pola kerja 9 to 5, generasi muda akan kesulitan mengejar harga tanah yang terus naik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Forum Alumni Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (FA KMHDI) Bali, I Ketut Sae Tanju, menilai kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama dalam pembangunan Bali ke depan.
Menurutnya, pembangunan fisik dan infrastruktur tidak akan memberikan dampak maksimal tanpa diimbangi kualitas pendidikan yang baik.
“Tidak bisa membangun Bali tanpa SDM yang kuat. Pendidikan adalah jalan menuju kebijaksanaan,” katanya.
Ia juga menyoroti ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kualitas pendidikan di Bali. Selain itu, ia mempertanyakan implementasi konsep Tri Hita Karana yang dinilai kerap hanya menjadi jargon.
“Konsepnya dijual, tetapi implementasinya belum tentu ada,” kritiknya.
Sae Tanju menegaskan penguatan identitas Bali harus dimulai dari peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi masyarakat, serta roadmap pembangunan yang jelas dari pemerintah daerah.
Talkshow tersebut dihadiri anggota AMPI Bali, akademisi, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bali.
Para pembicara sepakat bahwa masa depan Pulau Dewata sangat bergantung pada kemampuan generasi muda dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan di tengah laju modernisasi yang terus berkembang.
Pemerintah pun diharapkan hadir melalui kebijakan konkret serta alokasi anggaran yang berpihak pada pelestarian identitas Bali agar tidak tergerus zaman. (red)
