DPRD Bali Desak APBD Perubahan 2026 Lebih Efektif, Transparan dan Berpihak pada Masyarakat

DENPASAR — VISIBALI.COM. Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. Sorotan mencakup optimalisasi pendapatan daerah, percepatan belanja modal, pengelolaan hibah dan aset, hingga pemerataan pembangunan antarkawasan.

Catatan tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Bali menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan tersebut dan siap berkolaborasi dengan DPRD untuk menyempurnakan rancangan anggaran.

Dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kantor DPRD Bali, Senin (14/9/2026), gubernur menegaskan bahwa pandangan fraksi-fraksi merupakan masukan penting agar APBD lebih adaptif, prudent, efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Salah satu perhatian DPRD adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Provinsi Bali menyatakan optimalisasi PAD akan dilakukan tanpa semata-mata menambah beban masyarakat dan dunia usaha.

Strategi yang disiapkan antara lain melalui perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi pajak, peningkatan kepatuhan, optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan produktivitas BUMD.

Pengelolaan retribusi dan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) juga menjadi perhatian. Pemerintah memastikan setiap penerimaan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk membiayai pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga lingkungan dan kebudayaan Bali.

DPRD juga menyoroti realisasi belanja modal yang masih perlu dipercepat. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mendorong pelaksanaan proyek prioritas dengan tetap menjaga kualitas pembangunan.

Anggaran diarahkan antara lain untuk pemeliharaan infrastruktur dasar, jalan, trotoar dan pasar, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kesiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali.

Persoalan efisiensi anggaran turut menjadi perhatian. Pemerintah menegaskan efisiensi tidak sekadar berarti memangkas belanja, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat optimal tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik.

Di sisi lain, DPRD memberikan perhatian terhadap SiLPA dan rencana pinjaman daerah. Pemerintah menyatakan kebijakan pembiayaan akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal, kewajiban pembayaran, kebutuhan pembangunan, serta manfaat bagi masyarakat.

Pengelolaan hibah juga diminta semakin transparan dan akuntabel. Peningkatan belanja hibah, menurut pemerintah, harus diikuti penguatan verifikasi, pengawasan dan evaluasi sehingga hibah benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat.

Catatan DPRD juga menyentuh pemerataan pembangunan. Pemerintah Provinsi Bali menyatakan penguatan Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat menjadi bagian penting untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperluas lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dengan Bali Selatan.

Dalam bidang investasi dan tata ruang, pemerintah menegaskan pembangunan harus berjalan sesuai ketentuan tata ruang, lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan. Penegakan aturan dinilai perlu dilakukan secara konsisten sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Sementara itu, isu kesejahteraan masyarakat menjadi bagian lain yang mendapat perhatian. Pemerintah akan memperkuat pengendalian inflasi, menjaga daya beli, meningkatkan produksi pangan serta memperkuat sektor pertanian dan peternakan.

Persoalan mahalnya harga tanah dan hunian di sejumlah wilayah Bali juga menjadi perhatian. Kebijakan pembangunan diharapkan tetap memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk hidup, bekerja dan berkembang di daerahnya sendiri.

Di sektor lingkungan, penanganan sampah terpadu, perlindungan lingkungan, pencegahan kebakaran hutan dan mangrove serta penguatan transportasi publik tetap ditempatkan sebagai prioritas.

Seluruh catatan tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan DPRD bersama Pemerintah Provinsi Bali sebelum Perubahan APBD 2026 ditetapkan.

Gubernur menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan DPRD sebagai bagian dari proses demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali,” ujar gubernur. (red)