NasDem Bongkar Catatan Fiskal APBD Buleleng: Belanja Dipangkas Rp131 Miliar, Defisit Rp96,32 Miliar
SINGARAJA – VISIBALI.COM – Ketok palu Perubahan APBD Buleleng 2026 tak serta-merta mengakhiri sorotan terhadap kondisi fiskal daerah. Fraksi NasDem DPRD Buleleng justru menyoroti sejumlah titik rawan, mulai dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemangkasan belanja hingga defisit Rp96,32 miliar.
Catatan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi NasDem, I Nyoman Meliun, dalam pandangan umum fraksi pada Senin (28/9/2026). Fraksi NasDem meminta perubahan anggaran tidak berhenti pada penyesuaian angka, tetapi harus dapat dibuktikan melalui realisasi dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Sorotan pertama menyasar target pendapatan. Dalam Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah naik Rp45,06 miliar atau 1,75 persen, dari sekitar Rp2,60 triliun menjadi Rp2,64 triliun.
NasDem mempertanyakan dasar kenaikan tersebut dan meminta pemerintah membuka sumber peningkatan PAD secara rinci, baik dari pajak, retribusi, pengelolaan aset maupun sumber PAD lainnya. Target itu juga diminta dikaitkan dengan realisasi semester pertama serta proyeksi hingga akhir tahun.
“Optimalisasi PAD tidak dilakukan dengan membebani masyarakat melalui peningkatan pungutan, tetapi lebih diarahkan pada pembenahan sistem, digitalisasi, pengawasan, dan penutupan potensi kebocoran,” ujar Meliun.
Di sisi belanja, NasDem menyoroti pemangkasan Rp131,16 miliar atau 4,56 persen. Belanja daerah turun dari sekitar Rp2,87 triliun menjadi Rp2,74 triliun.
Efisiensi, menurut NasDem, bukan persoalan sepanjang pemangkasan benar-benar menyasar kegiatan yang tidak efektif atau tidak mendesak. Namun, pemerintah diminta membuka secara terang program yang dipangkas, ditunda maupun dibatalkan.
Pertanyaan lainnya: apakah efisiensi tersebut benar-benar menghemat anggaran atau sekadar memindahkan anggaran dari satu program ke program lainnya?
“Efisiensi jangan hanya menjadi istilah dalam dokumen anggaran, tetapi harus dapat dibuktikan melalui output, outcome, dan manfaat yang nyata,” imbuhnya.
Sorotan paling krusial menyangkut defisit Perubahan APBD 2026 sebesar Rp96,32 miliar yang ditutup melalui pembiayaan daerah.
Pada saat yang sama, penerimaan pembiayaan turun tajam Rp207,46 miliar atau 68,29 persen, dari Rp303,79 miliar menjadi Rp96,32 miliar.
NasDem meminta pemerintah menjelaskan penyebab penurunan tersebut sekaligus memastikan pembiayaan yang digunakan tidak mempersempit ruang fiskal Buleleng pada 2027.
“Hal ini penting mendapat penjelasan agar perubahan APBD tidak hanya terlihat seimbang secara administratif, tetapi juga sehat secara fiskal,” tegasnya.
NasDem juga mengingatkan agar perubahan APBD tidak sekadar menjadi rutinitas administratif. Perubahan anggaran harus berujung pada program yang benar-benar terealisasi, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.
Fraksi ini turut menyoroti waktu pembahasan. Jangan sampai keterbatasan waktu membuat fungsi anggaran dan pengawasan DPRD sekadar mengejar formalitas persetujuan.
“Cepat bukan berarti dangkal, dan tepat waktu bukan berarti mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam mengelola uang rakyat,” tandasnya.
Meski memberikan sejumlah catatan keras, Fraksi NasDem menyatakan setuju Ranperda Perubahan APBD 2026 dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Persetujuan tersebut disertai penekanan agar anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan dan prioritas masyarakat Buleleng.
“Tantangan pemerintah daerah bukan sekadar menyelesaikan perubahan APBD secara prosedural. Yang lebih menentukan adalah membuktikan bahwa setiap rupiah dalam perubahan anggaran memiliki dasar yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Buleleng,” tutupnya. (red)
