DENPASAR – VISIBALI.COM. Kementerian Keuangan Regional Bali terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terutama pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan efisien hingga akhir tahun 2024. Prinsip integritas, akuntabilitas, dan value for money menjadi kunci agar perekonomian Bali dapat pulih lebih cepat dan tumbuh lebih kuat.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan, disela rilis perekonomian Bali “Media Briefing APBN Kita Provinsi Bali”, Kamis (19/12). Acara ini juga dihadiri, Darmawan (Kakanwil DJP Provinsi Bali), Fadjar Donny Tjahjadi (Kakanwil DJBC Provinsi Bali) dan Soeparjanto (Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi)
Mufti Arkan menguraikan, Perekonomian Bali menunjukkan kinerja positif pada triwulan III 2024 dengan pertumbuhan sebesar 5,43% (y-on-y), lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,95% (y-on-y). Tingkat inflasi di Bali pada November 2024 juga terjaga di angka 2,5% (y-on-y), sesuai dengan target inflasi nasional 2,5±1%. “Kinerja ekonomi yang stabil ini berdampak positif pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Bali,” tukasnya.
Selanjutnya dikatakan, hingga 30 November 2024, realisasi pendapatan negara di Bali mencapai Rp19,89 triliun atau 90,6% dari target tahun 2024. Pendapatan ini terdiri dari: Penerimaan Perpajakan, Rp15,45 triliun (85,3% dari target), dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi, dan perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp2,77 triliun, tumbuh 23,42% (y-on-y). Pajak Penghasilan menjadi jenis pajak dengan kontribusi tertinggi senilai Rp10,63 triliun (90,36% dari target).
Sedangkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp4,45 triliun (115,1% dari target), didukung oleh PNBP aset, piutang negara, dan lelang yang mencapai Rp56,19 miliar (115,68% dari target). Selain itu, penerimaan Bea dan Cukai menyumbang Rp1,29 triliun, dengan rincian: Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (87,74%), Bea Masuk (10,72%), Cukai Hasil Tembakau (1,37%)
Untuk realisasi belanja negara di Provinsi Bali mencapai Rp21,83 triliun atau 88,5% dari pagu, yang terbagi atas Belanja Kementerian/Lembaga (K/L): Rp10,63 triliun (82,4% dari pagu), Belanja Transfer ke Daerah (TKD )Rp11,2 triliun (95,2% dari pagu).
Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga menunjukkan perbaikan hal ini bisa dilihat dari Pendapatan Daerah Rp26,27 triliun (84,04% dari target), tumbuh 8,06% (y-on-y), dengan kontribusi terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp14,79 triliun (56,31%). Belanja Daerah, Rp24,40 triliun (74,78% dari pagu), tumbuh 4,69% (y-on-y), didominasi oleh Belanja Operasi sebesar Rp13,87 triliun (72,45% dari pagu). Realisasi Belanja Modal masih rendah, hanya mencapai Rp2,23 triliun (47,37% dari pagu).
Dalam rangka mendukung sektor usaha, pemerintah menyalurkan Kredit Program berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp10,44 triliun untuk 139.436 debitur. Mayoritas penyaluran KUR berada pada skema mikro, senilai Rp6,6 triliun untuk 115.053 debitur. Berdasarkan sektor usaha, penyaluran kredit didominasi oleh, Perdagangan besar dan eceran (41,56%), Pertanian, perburuan, dan kehutanan (18,12%) dan Jasa kemasyarakatan, sosial, dan budaya (12,76%).
Seperti diketahui pada 18 Desember 2024,lalu, Kanwil DJPb Provinsi Bali menggelar acara “Penyerahan Digital DIPA dan Buku Alokasi TKD 2025” di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali. Acara ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur Bali, Ketua DPRD, Forkopimda, para Bupati/Walikota, dan perwakilan kementerian/lembaga. Alokasi APBN 2025 untuk Bali meliputi: Belanja Pemerintah Pusat, Rp10,72 triliun untuk 373 DIPA dari 48 K/L. Transfer ke Daerah Rp12,20 triliun, terdiri dari Dana Bagi Hasil, DAU, DAK Fisik dan Non Fisik, Insentif Daerah, dan Dana Desa (Rp667,20 miliar). (red)
Foto: Media Briefing APBN Kita Provinsi Bali, Kamis (19/12).
