DPRD Bali Serap Aspirasi Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali (FPDPB)

DENPASAR – VISIBALI.COM. Kemacetan yang semakin parah di Bali, salah satu destinasi wisata terkemuka di dunia, kini menjadi perhatian serius. Tidak hanya berdampak pada wisatawan, isu ini juga memicu aksi protes dari Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali (FPDPB). Dalam aksi damai yang digelar pada Senin (6/1/2025), FPDPB menilai sektor transportasi pariwisata Bali sedang menghadapi krisis.

Ratusan anggota FPDPB mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali di Denpasar. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan untuk memperbaiki tata kelola transportasi, termasuk pembatasan kuota taksi online, penertiban vendor angkutan sewa khusus, dan penerapan standar tarif. Koordinator FPDPB, Gede Darmayasa, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan memperjuangkan keadilan bagi para pengemudi lokal di tengah lesunya industri pariwisata.

Dalam kesempatan ini FPDPB menyampaikan beberapa poin penting kepada DPRD Bali:
1. Pembatasan Kuota Taksi Online; Mereka meminta adanya regulasi untuk membatasi jumlah taksi online di Bali agar tidak melebihi kapasitas kebutuhan lokal.

2. Penertiban Vendor Angkutan Sewa; Penataan ulang vendor angkutan sewa khusus, rental mobil, dan motor untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib.

3. Standarisasi Tarif dan Rekrutmen Driver Lokal; Standarisasi tarif angkutan sewa khusus serta pembatasan rekrutmen pengemudi untuk mereka yang memiliki KTP Bali.

4. Pewajiban Plat Nomor Lokal (DK); Semua kendaraan pariwisata wajib menggunakan plat nomor Bali (DK) serta memasang identitas resmi.

Sedangkan Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayasa (Dewa Jack), usai mendengar spirasi para driver bersama jajaran menyatakan kesiapannya menindaklanjuti aspirasi tersebut. Berikut beberapa langkah yang direncanakan:

1. Kajian Kuota Taksi Online, dimana kajian kebutuhan transportasi akan dilakukan untuk menentukan batas kuota taksi online. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Bali, jumlah taksi online saat ini baru mencapai 10.854 unit, jauh di bawah proyeksi kebutuhan 23.754 unit pada 2020.

2. Penertiban Vendor, DPRD Bali akan memastikan pengawasan ketat terhadap vendor angkutan sewa khusus sesuai regulasi, termasuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.118 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2019.

3. Sertifikasi dan Identitas Kendaraan, sertifikasi gratis bagi pengemudi pariwisata dan pelabelan “Kreta Bali Smita” pada kendaraan pariwisata akan diberlakukan. Upaya ini bertujuan meningkatkan standar kompetensi pengemudi dan mempermudah identifikasi kendaraan resmi.

4. Saluran Pengaduan, Pemerintah Provinsi Bali akan menyediakan hotline pengaduan transportasi yang terintegrasi untuk menindaklanjuti keluhan dengan cepat.

5. Peninjauan Aturan Rekrutmen, meski membatasi rekrutmen berdasarkan KTP tidak memungkinkan secara hukum, persyaratan berbasis kompetensi budaya, bahasa, dan tata krama akan diterapkan.

Selaku Ketua DPRD Bali, Dewa Jack juga menegaskan, DPRD Bali berencana meningkatkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2019 menjadi Peraturan Daerah (Perda) untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat. Selain itu, koordinasi dengan kepolisian dan Imigrasi Ngurah Rai akan dilakukan guna memperketat pengawasan terhadap operasional angkutan sewa khusus.

Dewa Jack yang didampingi jajaranya dan stakeholder terkait menegaskan bahwa seluruh pihak harus bekerja sama untuk mengatasi permasalahan ini. “Kami akan membuat pariwisata Bali kembali baik-baik saja,” ujarnya. Dengan langkah konkret seperti sertifikasi sopir, penertiban kendaraan, dan regulasi yang lebih tegas, DPRD Bali optimistis masalah transportasi dapat teratasi.

Isu transportasi di Bali bukan hanya persoalan lokal, tetapi juga berdampak pada citra pariwisata global. Dengan komitmen pemerintah dan dukungan masyarakat, diharapkan solusi yang adil dan berkelanjutan dapat tercapai demi kelangsungan pariwisata Bali. (red)