Menteri Arifatul Sebut APSAI Organisasi yang Peduli Perlindungan Anak
Rakornas APSAI 2025
BADUNG – VISIBALI.COM. Saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) 2025, Kamis (16/1/2025) petang di The Kuta Hotel Heritage, Badung, Bali, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan perempuan berdaya dan anak terlindungi.
“APSAI adalah satu-satunya organisasi yang peduli terhadap perlindungan anak. Kami akan terus bekerja sama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045,” ucapnya.
Menteri Arifatul juga mengapresiasi peran APSAI sebagai mitra strategis Kementerian PPPA.
“Mereka yang tergabung dalam APSAI adalah orang-orang berhati mulia. APSAI ini ibarat vitamin bagi kami untuk terus bekerja dengan hati demi perlindungan perempuan dan anak,” tutupnya.
Selain itu Menteri Arifatul juga menyoroti penggunaan gadget yang tidak bijaksana sebagai salah satu penyebab meningkatnya kasus kekerasan pada anak.
Menurut Arifatul, pola asuh yang kurang tepat dan penggunaan gadget yang tidak terkendali berdampak buruk pada perilaku anak.
“Kami telah mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar tugas-tugas sekolah tidak lagi menggunakan gadget, melainkan dilakukan secara manual,” ujar Arifatul.
Ia menambahkan, pelarangan ini bertujuan meminimalkan penggunaan media sosial di kalangan anak-anak yang belum mampu menggunakannya secara bijak.
“Banyak kasus kekerasan pada anak terjadi karena pola asuh dan penggunaan gadget yang tidak bijaksana,” imbuhnya.
Rakornas APSAI 2025 mengusung tema “Sinergitas untuk Perlindungan Anak Menuju Indonesia Emas 2025”. Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum APSAI, Wida Septarina Widjayanti, bersama para pemangku kepentingan lainnya.
Wida menjelaskan, APSAI yang berdiri sejak 2012 bertujuan mempercepat terwujudnya Kota Layak Anak (KLA) melalui keterlibatan dunia usaha.
“Perusahaan memiliki peran besar, misalnya menyediakan ruang laktasi untuk ibu menyusui, memberikan cuti melahirkan, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung hak anak,” ujarnya.
Saat ini, KLA telah tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Perusahaan yang ingin menjadi bagian dari KLA harus melalui proses penilaian oleh tim ahli APSAI.
“Kami ingin terus bersinergi dengan pemerintah, khususnya Kementerian PPPA, untuk mendorong perlindungan anak secara menyeluruh,” pungkas Wida. (red)
