BADUNG – VISIBALI.COM. Direktur Wilayah V Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Andy Sugiharto menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Investasi dan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mendukung pertumbuhan investasi di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat menghadiri konferensi pers Operasi Wira Waspada Bersama Imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Jumat (21/2/2025).
Menurutnya, sinergi antara kedua lembaga tersebut berangkat dari peran masing-masing dalam mendukung investasi.
“Imigrasi berbicara mengenai orang, sedangkan kami di Kementerian Investasi berbicara tentang perizinan usaha. Oleh karena itu, kerja sama ini sangat penting untuk memastikan investasi yang masuk dapat berkontribusi secara maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan para menteri terkait investasi dan regulasi di awal Januari 2025.
“Presiden RI telah memberikan arahan agar investasi yang tumbuh di Indonesia dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Salah satu langkah konkret dalam mewujudkan visi ini adalah memperkuat koordinasi antara BKPM dan Imigrasi,” tandasnya.
Selain menyoroti pentingnya kerja sama lintas kementerian, Kepala BKPM juga menekankan bahwa investasi di Indonesia, khususnya di Bali, tidak hanya terbatas pada sektor pariwisata.
“Bali memang dikenal sebagai destinasi wisata, tetapi kita tidak boleh melupakan potensi sumber daya alam yang ada. Misalnya, produk turunan dari kelapa, hasil perikanan, dan komoditas lokal lainnya yang bisa dikembangkan lebih jauh,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung kebijakan pemerintah terkait lima sektor prioritas dalam investasi, yaitu energi, pertahanan, pangan, digitalisasi, dan gizi. Penguatan investasi di sektor-sektor tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Andy juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 4 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terdaftar dalam sistem Online Single Submission (OSS). Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, ia juga menyoroti masih adanya praktik pelanggaran oleh pihak asing yang mendirikan usaha di bawah skema usaha kecil dan menengah untuk menghindari regulasi.
“Investor asing seharusnya hanya boleh beroperasi di atas nilai investasi tertentu. Jika ada yang berinvestasi di bawah Rp10 miliar, itu sudah tergolong pelanggaran dan perlu ditelusuri lebih lanjut,” tegasnya.
BKPM bersama Imigrasi berencana memperketat pengawasan terhadap modus investasi asing yang menggunakan nama warga lokal sebagai pemilik usaha. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi investasi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan melindungi kepentingan pelaku usaha domestik.
Andy Kembali menekankan bahwa tantangan dalam mengawasi investasi di Indonesia bukan hanya berasal dari keterbatasan sumber daya manusia, tetapi juga dari kompleksitas regulasi. Oleh karena itu, koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk Imigrasi, menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan investasi yang masuk.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kerja sama lintas sektor agar ekosistem investasi di Indonesia semakin sehat dan berdaya saing tinggi. Ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia,” pungkasnya.
Ia berharap dengan adanya kerja sama ini, diharapkan Indonesia dapat semakin menarik minat investor, baik domestik maupun asing, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
