Pemkab Tabanan Ikuti Sosialisasi MCSP 2025, Fokus Perkuat Pencegahan Korupsi Daerah
TABANAN-VISIBALI.COM – Pemkab Tabanan yang tergabung dalam Wilayah V mengikuti rapat virtual bertajuk Diseminasi dan Sosialisasi Pedoman Monitoring Center for Strategic Prevention (MCSP) 2025.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diikuti oleh kepala daerah, sekretaris daerah, kepala OPD hingga Inspektorat dengan pemaparan langsung oleh Plt. Direktur Imam Turmudhi.
Dalam paparannya, Imam menjelaskan bahwa MCSP merupakan bentuk pembaruan dari program sebelumnya, yaitu MCP (Monitoring Center for Prevention), yang ditujukan untuk memperkuat pencegahan korupsi di daerah.
“MCSP ini adalah langkah awal yang penting dalam mewujudkan target-target pencegahan tindak pidana korupsi. Kita ingin memastikan bahwa praktik-praktik korupsi bisa ditekan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program daerah,” ungkap Imam dalam rapat yang berlangsung melalui platform Zoom, Selasa, 15 April 2025.
Ia juga menekankan peran koordinasi yang diemban KPK sesuai dengan amanat Undang-Undang. Dalam menjalankan fungsi koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yakni bersama instansi pemberantas korupsi dan instansi pelayanan publik.
Dalam kesempatan itu, Imam turut memaparkan sejumlah titik rawan korupsi yang kerap ditemukan di pemerintahan daerah.
“Perencanaan dan penganggaran APBD, serta pengelolaan pendapatan daerah merupakan titik-titik rawan yang harus jadi perhatian serius,” ujarnya.
Terkait capaian pencegahan korupsi daerah yang dilaporkan melalui platform jaga.id, Imam menyampaikan bahwa capaian MCP secara nasional pada tahun 2022 sebesar 76, sedikit menurun menjadi 75 pada 2023, dan kembali ke angka 76 di 2024.
“Kami berharap, dengan lahirnya MCSP di 2025 ini, kita semua bisa meningkatkan angka capaian itu secara signifikan,” tegasnya.
Kabar baik datang dari Provinsi Bali. Dalam pemaparan data capaian MCP dan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 untuk Wilayah V, disebutkan bahwa Bali mencatatkan indeks tertinggi.
“Bali menunjukkan komitmen luar biasa. Ini harus terus dipertahankan, jangan sampai lengah. Prestasi ini bisa jadi contoh untuk daerah lain,” kata Imam.
Sosialisasi ini diharapkan menjadi momentum bagi setiap kepala daerah dan perangkatnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.(red)
