SINGARAJA – VISIBALI.COM – Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 yang digelar secara hybrid di Ruang BCC Dinas Kominfosanti, Selasa (10/2).
RKPD 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi turunan dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2025–2029. Penyusunannya dilaksanakan sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mewajibkan pelibatan perangkat daerah serta pemangku kepentingan guna memastikan perencanaan pembangunan berjalan partisipatif dan akuntabel.
Bupati Sutjidra menilai forum konsultasi publik ini sebagai ruang strategis untuk menyatukan komitmen seluruh pihak agar pembangunan daerah berjalan selaras, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan. Ia menegaskan, kebijakan yang dirumuskan harus menjawab persoalan riil di masyarakat, terutama kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng tercatat mengalami penurunan dari 5,39 persen pada 2024 menjadi 5,2 persen pada 2025. Meski menunjukkan tren positif, Sutjidra menekankan bahwa upaya penurunan kemiskinan masih harus dipacu secara lebih terarah hingga tahun 2027.
“Untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, masyarakat harus memiliki standar hidup yang layak. Daya beli tidak boleh turun, pendapatan harus meningkat, dan kualitas sumber daya manusia harus terus diperkuat, tidak hanya dari sisi keterampilan teknis, tetapi juga ketahanan sosial,” tegas Sutjidra.
Dalam arahannya, Bupati meminta seluruh perangkat daerah menjadikan program dan kegiatan tahun 2027 sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Fokus diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan ketahanan ekonomi masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah melalui perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Ia juga mengingatkan agar pembangunan infrastruktur dan dorongan investasi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kreativitas dan inovasi dalam pelayanan publik dinilai menjadi kunci agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Saya berharap program harus berbasis data dan menyentuh masyarakat miskin, bukan sekadar rutinitas anggaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Buleleng Komang Audi Berawijaya menyampaikan bahwa forum konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam penyempurnaan RKPD 2027. Forum ini menjadi wadah penyampaian tema serta program prioritas pembangunan, sekaligus menyerap masukan dari seluruh pemangku kepentingan.
“Hasil forum ini akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan sebagai dasar penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2027. Masukan dari perangkat daerah dan stakeholder menjadi bahan penting agar program yang direncanakan benar-benar menjawab isu strategis pembangunan,” jelasnya.
Forum tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Buleleng, Sekretaris Daerah Buleleng, Inspektur Inspektorat, serta para asisten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. (red)
