SINGARAJA – VISIBALI.COM – Penghargaan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk memperkuat pengawasan perizinan. Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra menegaskan, seluruh proses pengurusan izin harus mengutamakan sistem digital melalui Online Single Submission (OSS) guna mencegah praktik pungutan liar (pungli).
Hal itu disampaikan usai membuka kegiatan Konsolidasi dan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) PWI Kabupaten Buleleng di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Kamis (15/10/2026).
Ia mengatakan, Buleleng meraih predikat Sangat Baik dalam penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah tahun 2026. Capaian tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga dan bebas dari penyimpangan.
Sutjidra menekankan, penggunaan sistem digital harus menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang transparan. Ia meminta perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta instansi yang menangani pekerjaan umum dan tata ruang, menjalankan pelayanan sesuai prosedur tanpa membuka ruang bagi praktik di luar ketentuan.
“Digitalisasi ini penting sekali. Dengan OSS, tidak ada lagi pertemuan antara yang mencari izin dengan petugas. Itu kuncinya. Tidak ada komunikasi tatap muka, karena kalau ada komunikasi, berarti ada sesuatu di belakangnya,” tegas Sutjidra, Kamis (15/10/2026).
Menurut Sutjidra, pengawasan perlu diperketat dalam pengurusan dokumen yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan pembangunan gedung. Dua di antaranya adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ia memastikan masyarakat tidak seharusnya mengeluarkan biaya di luar ketentuan resmi.
“Tidak ada lagi misalkan mau cari izin perlu (bayar) sekian-sekian, itu tidak ada,” imbuhnya.
Di tengah pengetatan pengawasan, Pemkab Buleleng tetap berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sutjidra menyatakan pemerintah daerah siap memberikan dukungan bagi investor yang membawa potensi pertumbuhan ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya jamin, kalau ada investasi besar yang positif, saya yang panggil. Kita siapkan semuanya,” katanya.
Namun, Sutjidra belum mengungkap identitas perusahaan besar yang disebut tengah menjajaki peluang investasi di Buleleng. Ia memilih menunggu hingga rencana tersebut memiliki kejelasan sebelum menyampaikannya kepada publik.
“Nanti, nanti dulu. Kalau sudah jadi pasti nanti kita sampaikan. Ini kejutan,” pungkasnya.
Penghargaan tingkat nasional itu juga bertepatan dengan tiga tahun berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) Buleleng. Predikat Sangat Baik dalam penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha menjadi catatan positif bagi penyelenggaraan layanan publik di daerah.
Kepala DPMPTSP Buleleng, Gede Ngurah Dharma Seputra, menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama jajaran DPMPTSP, organisasi perangkat daerah yang memberikan layanan di MPP, serta dukungan masyarakat.
“Ini merupakan komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat, mudah, dan transparan. Tantangannya kini adalah memastikan penghargaan tersebut sejalan dengan pelaksanaan pelayanan perizinan yang akuntabel,” tandasnya. (red)
