Ketegangan Warnai Pembahasan APBD 2027, Gerindra-Golkar Walk Out, Sutjidra Tegaskan Hibah Kewenangan Pemkab

SINGARAJA – VISIBALI.COM – Pembahasan RAPBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2027 diwarnai ketegangan antara legislatif dan eksekutif terkait pengalokasian dana hibah. Ketidakjelasan akomodasi aspirasi masyarakat melalui usulan hibah memicu aksi walk out anggota Banggar dari Fraksi Gerindra dan Golkar dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Jumat (20/11/2026) lalu.
Aksi tersebut diawali Wakil Ketua DPRD Buleleng dari Fraksi Gerindra, Kadek Widana alias Cawi, kemudian diikuti Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Golkar, Nyoman Gede Wandira Adi, serta anggota Banggar Golkar, Ketut Susila Umbara dan Made Suarsana.
Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, mengingatkan agar persoalan hibah dibahas sesuai regulasi, termasuk ketentuan KPK dan PP Nomor 12 Tahun 2019. Menurutnya, anggota dewan tidak memiliki hak konstitusional untuk menuntut hibah, tetapi tetap dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang berlaku dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Kita tidak punya hak konstitusional untuk menuntut hibah, tetapi kita boleh menyalurkan hibah melalui aspirasi. Berangkat dari kata aspirasi, sejauh mana aspirasi itu bisa dieksekusi, tentu sepanjang kemampuan keuangan daerah. Itu kata kunci yang tidak bisa terpisahkan,” tegas Ngurah Arya, Sabtu (22/11/2026).
Ia menyebut kebutuhan hibah telah diperhitungkan dalam postur APBD 2027 yang mencapai lebih dari Rp2,612 triliun. Namun, realisasinya tetap bergantung pada ruang fiskal daerah. Ngurah Arya juga meminta komunikasi antara legislatif dan eksekutif dijaga, termasuk membuka ruang pembahasan bersama Bupati apabila diperlukan.
Berbeda dengan pandangan tersebut, Nyoman Gede Wandira Adi menyebut walk out Fraksi Golkar merupakan akumulasi kekecewaan atas belum jelasnya tindak lanjut aspirasi masyarakat. Ia menilai DPRD tidak cukup hanya menyerap dan mencatat aspirasi melalui reses, tetapi juga perlu memperoleh kepastian mengenai perjuangannya dalam program pembangunan.
Wandira mengungkapkan, persoalan bermula dari anggaran hibah dan bansos tahun 2026 yang menurutnya telah disepakati, tetapi tidak tercantum dalam SK Bupati. Ia juga mempersoalkan perubahan skema usulan menjadi pokok-pokok pikiran (pokir) dalam SIPD yang kemudian terkendala ketentuan KPK.
“Untuk tahun 2026 itu kami mengerti dan pahami karena ada arahan KPK. Namun, yang kami sayangkan, pihak yang membawa rancangan hibah itu ke pokir adalah kawan-kawan eksekutif sendiri sehingga akhirnya menyalahi aturan dan tidak bisa cair,” ujarnya.
Ia juga mengklaim belum menemukan aspirasi DPRD, seperti pembangunan sekolah, irigasi, perbaikan jalan, dan drainase, dalam rancangan APBD 2027. Wandira menyayangkan ketidakhadiran Bupati dalam rapat dan berharap kepala daerah hadir untuk memberikan kepastian.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat-PKB DPRD Buleleng, Kadek Sumardika, memilih tidak mengikuti aksi walk out. Ia menilai langkah Gerindra dan Golkar merupakan dinamika politik, tetapi keberadaan Bupati yang tidak hadir dalam rapat menjadi alasan fraksinya memilih tetap bertahan dan mengusulkan agar kepala daerah diundang langsung.
“Pada saat rapat itu, kami tetap mengusulkan untuk mengundang Bupati hadir di Gedung Dewan guna memberikan kepastian atas janji yang kemarin disampaikan kepada masyarakat Buleleng pada umumnya. Karena hibah itu bukan kami sendiri yang pakai, melainkan masyarakat,” kata Sumardika.
Menurutnya, persoalan hibah berkaitan dengan kesalahan penginputan anggaran yang berujung pada pemanggilan oleh KPK dan pergeseran anggaran. Hibah yang direncanakan dalam APBD Induk 2026, kata dia, tidak terealisasi pada APBD Perubahan. Ia berharap pemerintah daerah memberikan kepastian sebelum pembahasan APBD 2027 memasuki tahap finalisasi.
Menanggapi polemik tersebut, Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menegaskan hibah bukan hak otomatis anggota DPRD dan tidak dapat dipaksakan masuk ke APBD melalui mekanisme pokir. Kewenangan pengelolaan dan pemberian hibah berada pada pemerintah daerah serta harus mengikuti ketentuan perundang-undangan.
“Hibah bukan hak otomatis anggota dewan, bukan pula Pokir yang bisa dipaksakan masuk ke dalam APBD. Kewenangan pengelolaannya berada pada pemerintah daerah dan harus dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Sutjidra.
Ia menjelaskan, belanja hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Penganggarannya harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta persyaratan penerima. Sutjidra juga menyebut kehati-hatian diperlukan karena persoalan hibah dan pokir sebelumnya pernah menjadi temuan KPK.
“Pernah menjadi temuan KPK terkait dengan Pokir, itulah yang membuat kita harus berhati-hati. Jadi, saya ikut saja peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Selain regulasi pengelolaan keuangan daerah, Sutjidra merujuk surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tertanggal 27 Oktober 2026 yang mengarahkan pemerintah daerah melakukan efisiensi dan memprioritaskan belanja wajib serta mengikat.
Meski menyayangkan aksi walk out, Sutjidra menyatakan pembahasan masih dapat dilanjutkan dalam rapat berikutnya.
“Saya berharap perbedaan pandangan diselesaikan melalui komunikasi dan pembahasan bersama,” tandasnya. (red).



