DENPASAR – VISIBALI.COM. DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna pada Senin (21/10/2024) di ruang siding setempat untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025. Rapat yang diadakan di Ruang Sidang Utama DPRD Bali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Dewa Made Mahayadnya, dan fokus pada penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi.
Fraksi PDI Perjuangan, melalui Ni Made Usmantari, menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang berdampak positif pada pemulihan ekonomi Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali pada semester I 2024 tercatat sebesar 5,66% dan diproyeksikan akan meningkat hingga 5,75% pada tahun 2025, di atas rata-rata nasional sebesar 5,3% – 5,6%.
Adapun RAPBD 2025, Bali diperkirakan memiliki Pendapatan Daerah sebesar Rp4,87 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,50 triliun, Pendapatan Transfer Rp1,36 triliun, serta pendapatan lain-lain sebesar Rp5,70 miliar. Di sisi lain, Belanja Daerah mencapai Rp5,56 triliun dengan alokasi terbesar untuk belanja operasi sebesar Rp4,29 triliun.
PDI Perjuangan juga menyoroti defisit RAPBD yang diperkirakan mencapai Rp691,11 miliar atau 14,18% dari total pendapatan. Defisit ini akan ditutupi melalui Penerimaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,09 triliun.
Fraksi Partai Golkar, melalui Agung Bagus Tri Candra Arka, menyampaikan pandangan terkait defisit RAPBD 2025 yang mencapai Rp691 miliar atau 14,17% dari total anggaran. Golkar menekankan bahwa defisit ini dapat dipahami jika ada sumber-sumber yang dapat menutupnya, namun tetap mengingatkan agar pemerintah daerah bekerja keras dalam merealisasikan pendapatan, terutama mengingat beban pembayaran cicilan utang yang terus meningkat.
Golkar juga menyoroti pendapatan daerah dari proyek Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung dan aset Pemprov Bali di Nusa Dua, yang nilainya mencapai Rp1,2 triliun. Fraksi ini mengkritik pencatatan pendapatan yang dinilai tidak sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan berbasis kas.
Fraksi Demokrat-Nasdem yang diwakili I Gede Ghumi Asvatham menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak sebesar Rp629,4 miliar atau 19,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini diduga akibat dampak penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Namun, Demokrat-Nasdem juga mencatat adanya lonjakan signifikan dalam retribusi daerah, meningkat 466,74% menjadi Rp335,5 miliar. Peningkatan ini diduga hasil dari pengembangan objek pungutan baru atau dampak kebijakan perpajakan daerah.
Fraksi Gerindra-PSI yang diwakili I Kade Darma Susila menyoroti optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Bali di tahun 2025 yang diproyeksikan mencapai 5,75%, didorong oleh investasi sektor swasta seperti proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang akan menggelontorkan investasi lebih dari USD 20 miliar.
Gerindra-PSI juga merekomendasikan peningkatan target PAD dari pungutan wisatawan asing, dari Rp250 miliar menjadi Rp750 miliar, mengingat potensi besar dengan perkiraan kunjungan 6,5 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2025.
Rapat Paripurna DPRD Bali yang membahas RAPBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 ini menunjukkan fokus yang kuat pada pemulihan ekonomi dan strategi menutup defisit anggaran. Fraksi-fraksi DPRD Bali memberikan rekomendasi terkait optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan aset, serta peningkatan investasi guna memastikan Bali mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada tahun 2025. (*/wie)
