Wabup Tabanan Tegaskan Komitmen Pertahankan Status Warisan Dunia Jatiluwih

DENPASAR – VISIBALI.COM. Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk mempertahankan status Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) yang telah ditetapkan UNESCO. Penegasan tersebut disampaikan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Panitia Khusus Tata Ruang dan Pertanahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali, Jumat (19/12/2025).

Menurut Dirga, pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dalam menjaga keberlanjutan Jatiluwih, baik dari sisi pelestarian budaya, lingkungan, maupun kesejahteraan masyarakat. Seluruh masukan dari masyarakat Tabanan yang disampaikan dalam forum tersebut, kata dia, telah dihimpun oleh DPRD Provinsi Bali untuk selanjutnya dibahas bersama pemerintah provinsi dan kabupaten.

“Pada prinsipnya, kami ingin mempertahankan status UNESCO itu, tetapi yang lebih penting adalah mempertahankan masyarakat kita, terutama para petani. Keduanya tidak bisa dipisahkan,” ujar Dirga.

Ia menekankan, kesejahteraan petani menjadi kunci utama dalam menjaga eksistensi Jatiluwih sebagai kawasan warisan dunia. Pemerintah, lanjutnya, tidak bisa berjalan sendiri tanpa kolaborasi dengan masyarakat, termasuk petani dan pelaku usaha pariwisata yang selama ini turut berperan dalam menggerakkan ekonomi lokal.

“Pengusaha yang ada di Jatiluwih itu bukan hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Sebagian dari hasil usahanya juga kembali kepada petani. Ini ekosistem yang harus dijaga bersama,” jelasnya.

Dirga menegaskan, upaya mempertahankan status Warisan Budaya Dunia tidak bisa hanya menjadi keinginan pemerintah semata. Diperlukan kesadaran kolektif seluruh pihak, mulai dari masyarakat, petani, pelaku usaha, hingga pemerintah di semua tingkatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan berkomitmen melakukan langkah-langkah konkret, termasuk turun langsung ke lapangan secara berkala guna melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut akan difokuskan pada pemahaman bersama terkait tata kelola kawasan, pertanian organik, serta kebijakan yang berkaitan dengan keberlanjutan Jatiluwih.

“Kami akan turun secara berkala untuk mensosialisasikan dan meluruskan informasi agar semuanya dipahami dengan baik oleh masyarakat. Ujung dari setiap kebijakan ini ada di Pemerintah Kabupaten, dan itu yang akan kami sikapi ke depan,” tegasnya.

Dirga menambahkan, orientasi utama pemerintah bukan semata-mata menjaga label internasional, melainkan memastikan masyarakat Jatiluwih—khususnya petani—tetap sejahtera.

“Yang terpenting masyarakat sejahtera. Kalau masyarakat sejahtera dan lingkungan terjaga, maka status UNESCO itu akan ikut terjaga,” pungkasnya. (yak)