TABANAN-VISIBALI.COM – Tabanan ternyata masih memiliki masyarakat dengan tingkat kemiskinan ekstrim serta bayi stunting. Kedua hal ini diatenis penuh dan terus dicarikan solusinya. Untuk penanganan kedua persoalan tersebut akan disinergikan dengan program inovasi Bungan desa atau Bupati Ngantor Di Desa serta Semara Ratih.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tabanan I Gede Urip Gunawan ketika dikonfirmasi menjelaskan, Pemkab tabanan memberikan atensi penuh untuk penanganan dan pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting.
“Kedua kasus ini menjadi atensi penuh Bapak Bupati untuk segera ditangani dan diselesaikan,” tegas Urip , Minggu 10 Desember 2023.
Sesuai dengan data P3KE Tahun 2022 dari pusat yang telah diverifikasi dan validasi oleh Kabupaten/Kota sesuai SK Bupati Tabanan No.180/1180/02/HK/2022, di Tabanan ada sebanyak 44 KK dengan banyak 166 Individu yang masuk kategori miskin ekstrem.
Kasus ini tersebar di delapan kecamatan kecuali Kecamatan Tabanan dan Penebel. Diantaranya yaitu Pupuan sebanyak 5 KK dengan 13 Individu, Kerambitan sebanyak 4 KK dengan 11 individu, Marga sebanyak 17 KK dengan 70 individu, Kediri sebanyak 6 KK dengan 28 individu, Baturiti sebanyak 3 KK dengan 8 individu, Selemadeg Timur sebanyak 1 KK dengan 4 individu, Selemadeg sebanyak 2 KK dengan 10 individu, Selemadeg Barat sebanyak 6 KK dengan 22 individu.
Sementara kasus stunting dengan angka 8,2 persen dari total balita, ada di 22 Desa juga jadi atensi penuh untuk diturunkan agar bisa mencapai angka dibawah 5 persen.
Dijelaskan, penangan kasus kemiskinan ekstrem dan stunting tersebut terus dilakukan. Bahkan program ini disinergikan dengan program inovasi Bupati ngantor di desa ( Bungan Desa) yang menjadi induk inovasi menangani persoalan ekonomi dan sosial tersebut. Seperti yang dilakukan saat program Bungan desa ke 39 di Desa Bangli, Baturiti untuk mencari permasalahan dan solusi penyelesaiannya.
“ Dengan program, Bungan Desa , Bapak Bupati ingin merekam dan melihat langsung persoalan yang ada di desa dan langsung dicarikan solusinya,” Ucap Urip.
Dicontohkan dengan kasus kemiskinan ekstrem yang ditemukan di satu desa dicari akar permasalahannya kemudian coba dicarikan solusi seperti karena faktor ekonomi seperti belum bekerja dicarikan pekerjaan. Tidak punya keahlian diberi pelatihan.
“Begitupun kalau soal kesehatan, kalau memang belum punya BPJS Kesehatan dibantu iuran melalui PBI. Itu yang dilakukan Bupati melalui program Bungan Desa. Pemerintah melakukan intervensi untuk penanganan,” jelasnya.
Untuk di tahun 2024, program tersebut akan terus berlanjut dan terus disinergikan dengan program Bungan Desa. Harapannya, kedua persoalan tersebut dapat segera diselesaikan.
“Targetnya di tahun 2024 kasus kemiskinan ekstrem tuntas dan kasus stunting nol,” tegasnya. (noh)