DENPASAR – VISIBALI.COM. Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai pilar ekonomi desa adat. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali, I Guti Agung Kartika Jaya Seputra, usai membuka kegiatan Pra-Asesmen LPD di Denpasar, Senin (26/1/2026).
Menurut Kartika Jaya, LPD bukan sekadar lembaga keuangan desa, melainkan warisan leluhur Bali yang telah memberi kontribusi nyata bagi pembangunan desa adat dan penguatan ekonomi masyarakat sejak pertama kali berdiri pada 1984.
“LPD ini adalah barisan leluhur Bali. Kontribusinya sangat besar, baik untuk pembangunan desa adat maupun perekonomian masyarakat. Karena itu, keberadaan dan keberlanjutannya harus menjadi perhatian kita semua,” tegasnya.
Ia menekankan, tantangan LPD ke depan semakin kompleks, sehingga membutuhkan tata kelola yang lebih baik serta dukungan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. SDM LPD dituntut memiliki integritas, profesionalitas, loyalitas, serta mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.
“LPD ke depan harus dikelola oleh SDM yang profesional dan berintegritas. Kita tidak bisa lagi bertahan dengan cara-cara lama. Transformasi tata kelola dan peningkatan kualitas SDM harus dimulai sekarang,” ujarnya.
Selain penguatan SDM, Gung Katika juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi. Menurutnya, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan agar LPD tetap relevan dan dipercaya masyarakat.
“Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi wajib dilakukan. LPD harus bertransformasi dari sistem konvensional menuju tata kelola yang modern dan transparan, agar semakin dipercaya masyarakat dan pemerintah,” jelasnya.
Secara filosofis, ia menegaskan bahwa LPD memiliki kedudukan penting dalam kehidupan desa adat Bali. Bahkan, LPD harus disejajarkan dengan unsur sakral desa sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis adat.
“Saya selalu menyampaikan bahwa LPD harus kita sejajarkan dengan khayangan desa. LPD harus disatukan secara batin oleh krama desa dan prajuru desa. Partisipasi krama desa sangat dibutuhkan agar LPD tetap hidup dan kuat dalam konteks kekinian,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) Provinsi Bali, I Gusti Nyoman Rijasa, SE, menjelaskan bahwa kegiatan pra-asesmen ini menjadi bagian penting dalam upaya penyegaran dan penyiapan SDM LPD di Bali.
“Kegiatan ini menjadi bentuk penyegaran dan penyiapan SDM, khususnya bagi pembina, auditor, dan fasilitator yang akan mendampingi LPD dalam proses transformasi ke depan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, kegiatan ini diikuti oleh 19 peserta yang berasal dari pegawai LPLPD serta perwakilan LPD. Para peserta dibekali pemahaman baru terkait metode pembinaan, pemeriksaan, hingga pelatihan yang nantinya akan diterapkan dalam program sertifikasi.
“Kami ingin memastikan para fasilitator memahami apa yang harus dilakukan, terutama jika ada perubahan metode atau kebijakan. Harapannya, semua itu bisa diaplikasikan langsung saat pendampingan dan pelatihan LPD,” jelas Rijasa.
Namun demikian, ia mengakui bahwa LPLPD masih menghadapi kendala keterbatasan SDM. Sejumlah pegawai memasuki masa pensiun, sementara beberapa posisi struktural masih kosong.
“Kami terus berupaya menjalankan fungsi pembinaan, pemeriksaan, dan pelatihan secara optimal. Ke depan, kami berharap ada pengisian pegawai baru serta penguatan struktur organisasi agar peran pemberdayaan LPD bisa berjalan maksimal,” katanya.
Rijasa menegaskan, penguatan SDM LPD juga sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam mewujudkan SDM Bali Unggul, sehingga kemajuan LPD dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. (wie)
