DENPASAR – VISIBALI.COM. Pemerintah Provinsi Bali membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun 2025, bersama DPRD Bali, di Denpasar, Senin (30/9/2024).
Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya itu. Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menekankan dalam rapat ingin peningkatan pertumbuhan ekonomi.
“Rancangan Rancangan APBD 2025 ini, lebih terfokus pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan transformasi ekonomi berkelanjutan. Anggaran ini diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program prioritas daerah yang berkelanjutan,” katanya.
Dalam sidang, Mahendra Jaya menegaskan bahwa Rancangan APBD 2025 disusun berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, dan kemandirian.
“APBD ini juga disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan guna mendorong kemajuan ekonomi Bali secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga keseimbangan ekonomi daerah dan mendukung prioritas nasional,” katanya.
Mahendra Jaya menyampaikan harapannya agar Raperda APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 dapat dibahas secara mendalam oleh Dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. “Dengan dukungan pengelolaan APBD yang cermat, efektif, serta inovasi dalam menggali sumber pembiayaan lainnya, kami optimis Bali akan terus tumbuh secara berkelanjutan dan menghadapi tantangan global dengan daya saing yang kuat,” katanya.
Untuk target-target makro pembangunan Bali untuk tahun 2025 disusun secara optimis, kata dia, namun tetap realistis, dengan mempertimbangkan capaian pembangunan hingga semester pertama tahun 2024.
“Target pertumbuhan ekonomi Bali diproyeksikan sebesar 5,75%,” katanya.
Tema pembangunan Bali tahun 2025 adalah Pemantapan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang Hijau, Tangguh, dan Sejahtera, serta Memperkuat Daya Saing Daerah.
Mahendra Jaya juga memaparkan, bahwa pendapatan daerah tahun 2025 direncanakan sebesar Rp4,8 triliun lebih. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan sebesar Rp 3,5 triliun lebih.
Komponen PAD terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 2,6 triliun lebih, retribusi daerah sebesar Rp 335 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp 193 miliar lebih, dan pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp363 miliar lebih.
“Kami tegaskan, untuk pajak daerah dan pendapatan lain akan menjadi pilar utama untuk mendanai program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Demikian juga pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1,3 triliun lebih, yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Pendapatan ini belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan insentif fiskal, yang masih menunggu proyeksi dari pemerintah pusat.
“Hibah sebesar Rp 5,7 miliar lebih juga direncanakan masuk dalam kategori lain-lain pendapatan daerah yang sah,” jelasnya.
Di sisi belanja, Pj Gubernur merinci bahwa total belanja daerah diperkirakan mencapai Rp5,5 triliun lebih. Belanja operasi sebesar Rp4,2 triliun lebih, terdiri dari belanja pegawai Rp2,3 triliun lebih, belanja barang dan jasa Rp1,2 triliun lebih, belanja subsidi Rp5 miliar lebih, belanja hibah Rp 682 miliar lebih, serta belanja bantuan sosial sebesar Rp150 juta.
Untuk belanja modal, anggaran sebesar Rp 446 miliar lebih akan dialokasikan, yang mencakup belanja modal tanah sebesar Rp 3 miliar lebih, belanja modal peralatan dan mesin Rp 96 miliar lebih, belanja modal gedung dan bangunan Rp 258 miliar lebih, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp 86 miliar lebih, serta belanja modal aset tetap lainnya Rp 2 miliar lebih.
Belanja tak terduga direncanakan sebesar Rp 50 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp 775 miliar lebih, yang terdiri dari belanja bagi hasil sebesar Rp 581 miliar lebih serta belanja bantuan keuangan sebesar Rp 194 miliar lebih.
“Kami berkomitmen untuk mengelola anggaran dengan transparan dan bertanggung jawab, agar setiap rupiah benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan yang menyentuh masyarakat luas,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur mengakui rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp 691 miliar lebih atau 14,17% dari total anggaran. Defisit ini direncanakan akan ditutupi melalui pembiayaan netto.
Penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan mencapai Rp 1 triliun lebih, yang bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024.
Adapun pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp401 miliar lebih, yang akan dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang sebesar Rp 243 miliar lebih dan penyertaan modal sebesar Rp 158 miliar lebih.
“Kami menyadari bahwa pengelolaan pembiayaan yang baik sangat penting untuk menyeimbangkan defisit ini. SiLPA akan menjadi salah satu solusi utama dalam menutup kekurangan anggaran tanpa harus membebani masyarakat,” papar Mahendra Jaya. (red)
