Viral Pungutan di Jatiluwih, Ketua DPRD Tabanan Desak Pengelola dan Dinas Terkait Kaji Ulang
TABANAN – VISIBALI.COM – Polemik pungutan terhadap masyarakat yang melintas di kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, menjadi perhatian DPRD Tabanan. Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, mendesak pengelola DTW Jatiluwih bersama dinas terkait segera melakukan kajian menyeluruh.
Desakan itu disampaikan Arnawa, Kamis 29 Oktober 2026, menyusul viralnya keluhan masyarakat di media sosial mengenai pungutan terhadap warga yang hanya melintas di kawasan Jatiluwih.
Politisi yang akrab disapa Komet itu menegaskan, perlu ada pembedaan yang jelas antara wisatawan yang datang dengan tujuan berwisata dan masyarakat yang hanya melintas untuk aktivitas sehari-hari.
“Harus ada pembedaan antara wisatawan yang memang datang untuk berkunjung atau berwisata dengan masyarakat yang hanya sekadar melintas. Hal ini perlu dikaji bersama agar penerapan pungutan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai, pengelolaan kawasan wisata memang membutuhkan aturan yang jelas, namun penerapannya juga harus memperhatikan kondisi masyarakat setempat, termasuk warga yang menggunakan akses jalan di kawasan Jatiluwih bukan untuk kepentingan wisata.
Karena itu, Arnawa meminta pengelola DTW Jatiluwih tidak berjalan sendiri. Dinas terkait di lingkungan Pemkab Tabanan diminta segera dilibatkan untuk evaluasi sistem pungutan.
“Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut. Pengelola DTW Jatiluwih bersama dinas terkait harus segera melakukan kajian dan duduk bersama untuk mencari solusi yang tepat,” tegasnya.
Menurutnya, kejelasan kategori pengunjung dan pelintas harus menjadi dasar penentuan mekanisme pungutan agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda di lapangan.
Arnawa juga mengingatkan agar persoalan yang viral di media sosial tidak dianggap persoalan kecil. Keluhan masyarakat harus menjadi bahan evaluasi tata kelola kawasan wisata.
“Jangan sampai masalah seperti ini berlarut-larut dan justru berdampak terhadap citra pariwisata. Kita tentu ingin Jatiluwih tetap menjadi destinasi yang nyaman dikunjungi, tetapi kepentingan masyarakat yang hanya melintas juga harus diperhatikan,” ujarnya.
Ia juga khawatir polemik serupa menjadi preseden buruk bagi pengelolaan destinasi wisata lainnya, termasuk desa wisata di Tabanan.
“Jangan sampai nanti semua destinasi wisata, termasuk desa wisata, menerapkan hal yang sama. Masyarakat yang hanya melintas kemudian ikut dipungut. Ini yang harus dipikirkan dan dikaji bersama agar ada aturan yang jelas. Jangan sampai kebijakan seperti ini justru menyulitkan masyarakat dan berdampak terhadap citra pariwisata Tabanan,” pungkasnya.(red)
