DENPASAR – VISIBALI.COM. Anggota Komisi IX DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani, SE., MM., M.Kes., mengapresiasi langkah tegas yang diambil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul sejumlah kasus yang terjadi di lapangan.
Menurut Tutik, evaluasi menyeluruh memang sudah lama diperlukan mengingat sejak awal dirinya telah mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program yang menyasar jutaan pelajar tersebut.
“Program ini sangat baik, tetapi pelaksanaannya di lapangan harus terus dievaluasi. Sejak awal saya sudah mengingatkan agar pengawasan diperkuat sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan bisa dicegah,” ujarnya di Denpasar, Senin (8/6/2026).
Salah satu langkah yang mendapat dukungan penuh dari Komisi IX DPR RI adalah rencana pelibatan kantin sekolah sebagai bagian dari sistem penyediaan makanan bergizi. Menurut Tutik, kantin sekolah berpotensi menjadi mitra strategis BGN sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena lokasinya yang dekat dengan penerima manfaat.
“Kantin sekolah bisa menjadi solusi yang baik. Proses penyajian makanan lebih dekat dengan lokasi konsumsi sehingga makanan yang diterima siswa menjadi lebih segar, aman, dan lebih mudah diawasi,” katanya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa keterlibatan kantin harus dibarengi dengan pembinaan dan pengawasan yang ketat agar seluruh standar operasional prosedur (SOP) dapat dipenuhi. Menurutnya, praktik meloloskan fasilitas yang belum memenuhi standar tidak boleh lagi terjadi.
Banyak Dapur Dinilai Belum Layak
Tutik mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauannya langsung di lapangan, masih ditemukan sejumlah dapur penyedia makanan yang sebenarnya belum layak beroperasi namun tetap memperoleh izin.
“Kami menemukan beberapa dapur yang seharusnya tidak diloloskan. Ini perlu menjadi bahan evaluasi serius,” tegasnya.
Ia bahkan telah menyampaikan kepada pihak BGN, khususnya di daerah termasuk Bali, agar tidak ragu memberikan sanksi tegas kepada mitra yang tidak mematuhi standar yang telah ditetapkan.
“Kalau sudah diperingatkan satu, dua, hingga tiga kali tetapi tetap tidak mengindahkan aturan, maka harus ada tindakan tegas, termasuk suspensi operasional,” ujarnya.
Kualitas Lebih Penting dari Kuantitas
Dalam evaluasi program MBG, Tutik menekankan bahwa fokus utama pemerintah tidak boleh sekadar memperbanyak jumlah dapur atau titik layanan. Menurutnya, kualitas pelayanan dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama.
“Kualitas harus diutamakan, bukan kuantitas. Jangan berpikir semakin banyak dapur maka semakin baik. Yang terpenting adalah kualitas layanan dan manfaat yang diterima masyarakat,” katanya.
Ia menilai selama ini terdapat kecenderungan penumpukan dapur di kawasan perkotaan, bahkan hingga terjadi tumpang tindih wilayah layanan. Sementara itu, daerah yang lebih jauh dari pusat kota justru masih membutuhkan tambahan fasilitas pelayanan gizi.
Perlu Pengawasan Bersama
Tutik menjelaskan bahwa sebenarnya berbagai pemangku kepentingan telah dilibatkan dalam program ini, mulai dari dinas kesehatan yang bertugas memastikan kelayakan higienitas dapur, sektor pendidikan, hingga lembaga pengawasan lainnya. Namun koordinasi dan intensitas pengawasan dinilai masih perlu diperkuat.
Ia juga menyambut baik arahan BGN yang meminta pemerintah daerah turut aktif melakukan pengawasan melalui tim pengawas di masing-masing wilayah.
Sebagai mitra kerja BGN di Komisi IX DPR RI, Tutik menegaskan pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan program MBG agar tujuan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia dapat tercapai tanpa mengorbankan aspek keamanan pangan.
“Kami akan terus melakukan pengawasan, terutama di daerah pemilihan kami. Program ini harus berjalan dengan baik karena manfaatnya sangat besar bagi generasi muda Indonesia,” katanya.
Ke depan, pelibatan kantin sekolah diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan, tetapi juga membuat distribusi lebih efisien karena makanan dapat disiapkan langsung di lingkungan sekolah tanpa harus menempuh jarak distribusi yang panjang. Dengan sistem yang lebih dekat dengan penerima manfaat, risiko penurunan kualitas makanan selama proses pengiriman juga dapat diminimalkan. (wie)
