Daya Tampung SMK Negeri Terbatas, Wakil Ketua DPRD Bali Usul Tambah Kuota Rombel dan SMK Pariwisata di Buleleng
DENPASAR – VISIBALI.COM- Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bali, IGK Kresna Budi menyoroti terbatasnya daya tampung sekolah negeri di tengah tingginya minat masyarakat Buleleng untuk menyekolahkan anak ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang pariwisata.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera direspons melalui kebijakan yang mampu memperluas akses pendidikan bagi calon peserta didik. Pernyataan itu disampaikan Kresna Budi di ruang kerjanya, Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Senin 20 Juli 2026.
Menurutnya, keterbatasan daya tampung sekolah negeri menjadi persoalan yang harus segera diatasi agar tidak ada siswa yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah mengoptimalkan kapasitas ruang kelas dengan menambah jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar (rombel).
“Harapannya adalah memaksimalkan ruang kelas. Dari yang semula satu rombel berisi 36 siswa, kita usulkan menjadi 40 siswa. Ini untuk menjawab kegelisahan orang tua dalam mencari sekolah,” jelasnya.
Kresna Budi menilai tingginya minat masyarakat terhadap jurusan pariwisata merupakan hal yang wajar. Sebagai daerah tujuan wisata dunia, Bali terus membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di sektor pariwisata dan perhotelan.
Selain menambah kuota rombel, ia juga mengusulkan agar sekolah yang selama ini kurang diminati dapat dialihkan menjadi SMK berbasis pariwisata.
“Alangkah bagusnya SMA atau SMK yang sepi peminat dirubah menjadi SMK Pariwisata. Ini aspirasi yang akan kita ajukan ke Pemerintah Provinsi Bali untuk menjawab tantangan pendidikan di Buleleng agar tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersekolah,” ujarnya.
Di sisi lain, Kresna Budi menyebut faktor biaya masih menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memilih sekolah negeri dibandingkan sekolah swasta.
Oleh karena itu, DPRD Bali mendorong Pemerintah Provinsi Bali memberikan dukungan anggaran kepada sekolah swasta agar beban biaya pendidikan dapat dikurangi dan akses pendidikan menjadi lebih merata.
“Kenapa orang tua ingin anak sekolah di negeri? Karena terbentur biaya. Harapan kita ke depan, Pemprov Bali memberikan kontribusi anggaran ke sekolah swasta supaya siswa di sana tidak perlu membayar lagi atau biayanya lebih ringan,” katanya.
Kresna Budi juga mendukung pemerataan kualitas pendidikan melalui kebijakan rotasi guru-guru berprestasi ke sekolah yang masih membutuhkan peningkatan mutu.
Menurutnya, pemerataan tenaga pendidik akan mengurangi kesenjangan kualitas antar sekolah dan menghapus anggapan mengenai sekolah favorit.
“Tugas negara adalah mewajibkan anak-anak sekolah 12 tahun. Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur dan Kadisdik atas kerja samanya selama ini dalam mendistribusikan anak-anak sekolah. Ke depan, kita ingin semua sekolah bagus dan merata,” pungkasnya. (red)
