Fraksi NasDem DPRD Buleleng Soroti 300 Kilometer Jalan Rusak, Minta Anggaran Infrastruktur Ditingkatkan
SINGARAJA – VISIBALI.COM – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Buleleng meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menjadikan pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan, sebagai prioritas utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun-tahun mendatang. Sorotan tersebut disampaikan menyusul masih banyaknya ruas jalan rusak yang menjadi keluhan masyarakat di berbagai wilayah Buleleng
Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Buleleng, Dra. Made Putri Nareni, mengatakan persoalan infrastruktur sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak jalan yang mengalami kerusakan.
Menurutnya, keluhan masyarakat terkait jalan rusak tidak hanya disampaikan secara langsung kepada pemerintah, tetapi juga ramai disuarakan melalui berbagai platform media sosial
“Bercermin dari realita di lapangan saat ini terdapat banyak jalan rusak di berbagai wilayah Kabupaten Buleleng dan diperkuat dengan kritik masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun lewat media sosial, banyak menyampaikan keluhan adanya infrastruktur yang rusak,” ujar Made Putri Nareni
Data Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kabupaten Buleleng mencatat sekitar 300 kilometer jalan masih dalam kondisi rusak dan membutuhkan penanganan. Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat proses perbaikan belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
Sebagai langkah penanganan sementara, Dinas PUPR Perkim terus melakukan penambalan jalan berlubang di sejumlah titik guna mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas. Pemerintah juga mulai menerapkan teknologi aspal plastik di beberapa ruas jalan sebagai inovasi peningkatan kualitas infrastruktur sekaligus mendukung pengelolaan sampah.
Kepala Dinas PUPR Perkim Kabupaten Buleleng, I Putu Adiptha Ekaputra, menjelaskan pada tahun 2026 pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp63 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan. Dana tersebut diprioritaskan pada ruas-ruas yang mengalami kerusakan berat dan memiliki tingkat urgensi tinggi bagi masyarakat.
“Pada 2026 kami mengalokasikan sekitar Rp63 miliar untuk penanganan jalan dan jembatan. Penanganan dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas,” kata Adiptha.
Ia menjelaskan, pemerintah telah memetakan kebutuhan pembangunan di seluruh kecamatan sebagai dasar penentuan prioritas pekerjaan. Beberapa proyek yang saat ini sedang berjalan di antaranya perbaikan ruas jalan menuju Menara Turyapada di Desa Lemukih, pembangunan jembatan di Banyuasri dan Tejakula, serta rehabilitasi 35 jaringan irigasi untuk mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Selain itu, Pemkab Buleleng juga melaksanakan penataan kawasan Titik Nol Singaraja, revitalisasi Pantai Lovina, hingga pengembangan koridor Jalan Diponegoro menuju Pelabuhan Buleleng sebagai kawasan kuliner dan ruang publik.
Meski berbagai proyek telah berjalan, Adiptha mengakui keterbatasan APBD masih menjadi tantangan terbesar. Dengan kemampuan anggaran saat ini, pemerintah hanya mampu memperbaiki sekitar 30 kilometer jalan setiap tahun, jauh di bawah total ruas jalan rusak yang mencapai sekitar 300 kilometer.
“Kami memahami harapan masyarakat sangat besar. Setiap desa menyampaikan usulan melalui musrenbang, namun tidak semuanya bisa langsung dieksekusi. Oleh sebab itu, kami menerapkan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat,” ucapnya. (red)
