Jaga Eksistensi LPD, BKS-LPD Bali Satukan Langkah Menuju Ekonomi Desa Adat yang Berkelanjutan
DENPASAR – VISIBALI.COM – Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Provinsi Bali menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2026 di Hotel Puri Nusa Indah, Denpasar, Jumat 12 Juni 2026.
Kegiatan yang berlangsung sehari penuh tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat berbasis Desa Adat di Bali.
Mengusung tema “Melalui Rakerda BKS-LPD Provinsi Bali, Kita Perkuat Persatuan dan Kebersamaan, Menjaga Eksistensi Perekonomian Desa Adat Menuju Santhi dan Jagadhita”, forum ini juga mengangkat semangat “Bertumbuh Seirama”. Filosofi tersebut mengajak seluruh insan LPD untuk tumbuh bersama sesuai potensi masing-masing tanpa mengabaikan kebersamaan, demi menciptakan kebaikan dan kedamaian bersama.
Rakerda dipimpin Ketua Umum BKS-LPD Provinsi Bali, I Nyoman Cendikiawan, didampingi Sekretaris I BKS-LPD Bali, I Made Pasti.
Kegiatan ini dihadiri pengurus BKS-LPD tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan se-Bali, serta sejumlah tokoh dan mitra strategis, termasuk unsur Majelis Desa Adat (MDA), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), LPLPD Bali, perbankan, perusahaan teknologi, asuransi, hingga lembaga penjamin kredit.
Dalam sambutannya, Nyoman Cendikiawan menjelaskan bahwa Rakerda tahun ini berfokus pada tiga agenda utama. Pertama, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja tahun 2025 sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi.
Kedua, menyusun rencana kerja organisasi untuk tahun 2027. Ketiga, memperkuat koordinasi dan soliditas organisasi antara pengurus tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan.
“Rakerda ini merupakan ajang demokrasi yang sesungguhnya. Semua usulan, masukan, dan saran dari teman-teman di lapangan kami tampung untuk kemudian dicari solusi terbaiknya,” ujar Cendikiawan.
Ia menegaskan bahwa pembahasan terkait pemilihan pengurus baru maupun perubahan struktur organisasi akan dibahas secara khusus dalam Musyawarah Daerah (Musda), bukan dalam forum Rakerda.
Menurutnya, keberlangsungan kegiatan organisasi selama ini didukung oleh kontribusi anggota melalui dana yang dikelola BKS-LPD Bali. Dana tersebut kemudian dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program organisasi, termasuk penyelenggaraan Rakerda.
Lebih jauh, Cendikiawan menyoroti pentingnya menjaga eksistensi LPD yang telah berdiri selama 42 tahun sebagai lembaga keuangan milik Desa Adat. Ia mengibaratkan perjalanan LPD dengan konsep “AWAN” atau Artita Wartamana Nagata, yang menggambarkan pentingnya melihat perkembangan LPD secara menyeluruh, mulai dari masa lalu, kondisi saat ini, hingga masa depan.
“LPD harus dilihat secara komprehensif. Kita belajar dari sejarah, memahami kondisi saat ini, dan menyiapkan langkah untuk masa depan,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tokoh masyarakat, pemerintah, dan masyarakat Bali yang selama ini ikut menjaga keberadaan LPD. Ke depan, pihaknya berharap LPD mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mempercepat transformasi digital guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali, I G.A.K. Kartika Jaya Seputra, menyambut baik pelaksanaan Rakerda tersebut. Menurutnya, forum ini menjadi ruang strategis untuk mengevaluasi kinerja, menyusun arah kebijakan, serta memperkuat peran BKS-LPD dalam mendukung keberlanjutan LPD di Bali.
Ia mengajak seluruh jajaran BKS-LPD untuk menempatkan kepentingan besar LPD di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Mari kita kawal LPD agar tetap menjadi lembaga yang terpercaya. Para pendahulu telah menanam benih, dan tugas kita saat ini adalah merawat serta memastikan benih tersebut tumbuh menjadi pohon yang kuat dengan akar yang tetap tertanam pada adat dan budaya Bali,” ujarnya.
Jaya Seputra mengibaratkan LPD sebagai pohon yang kokoh. Tata kelola yang baik menjadi batang utama, sementara cabang dan rantingnya menjangkau kebutuhan krama desa adat. Adapun buahnya adalah manfaat yang dirasakan masyarakat dan generasi Bali di masa mendatang.
Ia menegaskan bahwa BKS-LPD Bali harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola LPD agar semakin sehat, tertib, modern, dan berkelanjutan. Langkah tersebut sekaligus mendukung visi pembangunan Bali melalui konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Ketua Panitia Rakerda, Made Nyiri Yasa, menjelaskan bahwa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), agenda rapat mencakup pembahasan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2025, penguatan visi dan misi organisasi, penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), penetapan rencana kerja tahun anggaran 2026, hingga pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) serta Rencana Kerja Tahunan (RKT) BKS-LPD Bali.
Rakerda kali ini diikuti oleh 95 pamucuk LPD se-Bali yang juga merupakan pengurus BKS-LPD di wilayah masing-masing. Bersama undangan dan pendukung acara, jumlah peserta yang hadir mencapai sekitar 150 orang.
Menurut Nyiri Yasa, pemilihan lokasi kegiatan di Denpasar juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap pemulihan ekonomi lokal dan sektor pariwisata Bali. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra dan donatur yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
Melalui Rakerda 2026, BKS-LPD Bali berharap seluruh jajaran LPD dapat terus memperkuat persatuan, meningkatkan profesionalisme, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan akar budaya dan nilai-nilai adat yang menjadi fondasi utama keberadaan LPD di Bali.(red)
