DENPASAR – DPRD Provinsi Bali mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi raihan WTP ke-13 secara berturut-turut.
Koordinator Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Gede Kusuma Putra, menegaskan opini WTP menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, bukanlah tujuan akhir.
“Pengelolaan keuangan daerah seharusnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta pelayanan publik yang semakin baik,” ujarnya saat menyampaikan laporan akhir pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, Senin 20 Juli 2026.
Rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta dan pimpinan DPRD tersebut juga menghasilkan sejumlah catatan strategis. Dewan menilai perbedaan potensi ekonomi, kondisi geografis, dan demografis antarwilayah di Bali membutuhkan kebijakan afirmatif agar pembangunan lebih merata.
DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk terus melakukan terobosan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pembenahan regulasi. Selain itu, pemerintah juga didorong menargetkan “zero rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2029”.
Dewan juga meminta adanya kajian komprehensif mengenai pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah, termasuk pengaturan ketinggian bangunan, guna mengurangi tekanan terhadap alih fungsi lahan.
Persoalan ketimpangan pembangunan turut menjadi perhatian. DPRD mencatat disparitas ekonomi antarwilayah masih cukup tinggi. PDRB per kapita Kabupaten Bangli, Karangasem, dan Buleleng masih jauh di bawah Kabupaten Badung, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Karangasem dan Bangli juga masih tertinggal dibanding Denpasar, Badung, dan Gianyar.
“Selain itu, DPRD meminta Pemprov Bali berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pemanfaatan bangunan-bangunan milik pemerintah yang terbengkalai sejak krisis ekonomi 2008. Dewan juga mendorong penyusunan regulasi kerja sama antar pemerintah daerah sebagai dasar pembayaran imbal jasa lingkungan,” sebut Gede.
Di sektor keamanan, DPRD mengusulkan pemasangan CCTV di sejumlah kawasan wisata melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan pariwisata untuk menekan angka kriminalitas. Dewan juga mengajak seluruh masyarakat Bali berpartisipasi menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 telah melalui berbagai tahapan, mulai dari penyampaian pengantar gubernur, pandangan umum fraksi, jawaban gubernur, hingga rapat internal DPRD. Badan Anggaran DPRD juga menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).(red)
