Blitar Belajar Pengelolaan MPP Buleleng, DPMPTSP Menata Gerai untuk Percepat Layanan
SINGARAJA – VISIBALI.COM – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Buleleng menjadi rujukan Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dalam merancang pusat pelayanan terpadu. Pengelolaan MPP Buleleng dinilai memiliki keunggulan dari sisi perencanaan, penataan fasilitas, hingga operasional pelayanan.
Rombongan Pemkab Blitar yang dipimpin Bupati H. Rijanto diterima Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, di Ruang Rapat Lobby Kantor Bupati Buleleng, Selasa (3/11/2026). Kunjungan tersebut turut melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asisten Pemerintahan, Sekretaris Daerah, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Blitar.
Bupati Blitar H. Rijanto mengatakan, Buleleng dipilih sebagai lokasi studi tiru karena dianggap berhasil mengelola MPP. Pihaknya ingin mempelajari tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan operasional, sebagai bekal pembangunan MPP di Blitar yang direncanakan tahun depan.
“Kami datang ke Buleleng untuk belajar. MPP Buleleng ini sudah bagus, kami ingin meniru bagaimana perencanaan sampai operasionalnya, agar tahun depan kami bisa membangun MPP di Blitar,” ujar Rijanto.
Selain bertukar pengalaman mengenai pelayanan publik, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk mempererat hubungan historis kedua daerah. Pemkab Blitar berharap komunikasi antardaerah dapat diperkuat melalui FKUB, terutama dalam berbagi pengalaman menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama.
Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, menyambut positif kunjungan tersebut. Ia menjelaskan, MPP Buleleng telah beroperasi sekitar tiga tahun sejak dibangun di lantai III Gedung Pasar Banyuasri.
“MPP Buleleng ini sudah berjalan sekitar tiga tahun. Saat ini ada sekitar 152 jenis layanan dari OPD dan juga instansi vertikal lainnya yang terlayani di sini,” jelas Supriatna.
Menurutnya, pengalaman Buleleng dalam mengintegrasikan berbagai layanan diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemkab Blitar untuk menghadirkan pusat pelayanan yang efektif, terpadu, dan mudah dijangkau masyarakat.
Usai pertemuan, rombongan Pemkab Blitar meninjau langsung fasilitas MPP di Gedung Pasar Banyuasri. Dalam agenda tersebut, Bupati Rijanto didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Buleleng, Gede Ngurah Dharma Seputra.
Dalam penjelasannya Dharma Seputra mengatakan pengembangan MPP tidak berhenti pada penyediaan loket berbagai instansi dalam satu gedung. DPMPTSP Buleleng terus mengevaluasi dan membenahi tata letak gerai agar layanan yang saling berkaitan dapat terintegrasi dengan lebih baik.
Pembenahan tersebut mengacu pada moto pelayanan “Pelayanan Prima Harga Mati: Cepat, Tepat, dan Mudah”. Menurut Dharma, penempatan gerai menjadi salah satu faktor penting untuk menciptakan alur pelayanan yang praktis dan mengurangi mobilitas masyarakat saat mengurus berbagai keperluan administrasi.
“Sesuai regulasi PermenPAN-RB, jenis-jenis layanan di MPP memang sudah ditentukan, mulai dari catatan sipil, kejaksaan, BNN, hingga perbankan. Namun, kunci efektivitasnya ada pada kepiawaian kita ‘meracik’ tata letak penempatan stan layanan tersebut agar saling terhubung dan memudahkan warga,” jelas Seputra.
Salah satu penerapan konsep tersebut dilakukan dengan menempatkan gerai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) berdekatan dengan Dinas Sosial. Penataan ini didasarkan pada evaluasi terhadap persoalan administrasi yang kerap dialami masyarakat.
Di antaranya, kendala kartu jaminan kesehatan (KIS) yang tidak aktif akibat ketidaksesuaian atau persoalan sinkronisasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP. Dengan lokasi gerai yang berdekatan, masyarakat dapat langsung melakukan verifikasi data tanpa harus berpindah ke area pelayanan yang jauh.
“Penataan ini dilakukan agar masyarakat tidak perlu bolak-balik. Mereka yang datang mengurus dokumen bisa menyelesaikannya secara cepat, lancar, dan mengalir dalam satu rangkaian,” tandasnya.
Melalui penataan berbasis keterkaitan kebutuhan administrasi tersebut, DPMPTSP Buleleng berharap integrasi 152 jenis layanan di MPP semakin optimal. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih sederhana, efisien, dan nyaman (red).
