LPD Bukan Sekadar Lembaga Keuangan, Pilar Sosial Ekonomi Desa Adat Bali

GIANYAR – VISIBALI.COM. Upaya memperkuat tata kelola dan meneguhkan identitas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai pilar ekonomi desa adat di Bali kembali mengemuka dalam Diskusi Nasional 2025 yang digelar Badan Kerja Sama (BKS) LPD Provinsi Bali bersama Forum Media Peduli LPD. Kegiatan ini berlangsung di Gedung BKS LPD Kabupaten Gianyar, Senin (29/12/2025).

Diskusi yang mengusung tema “LPD Kokoh Topang Tumbuhnya Ekonomi Krama Adat Bali” tersebut menjadi ruang strategis mempertemukan pengelola LPD, desa adat, pemerintah, akademisi, hingga insan pers untuk merumuskan arah penguatan LPD ke depan. Acara dibuka langsung oleh Bupati Gianyar, I Made Mahayastra.

Dalam sambutannya, Mahayastra menegaskan bahwa LPD bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan bagian tak terpisahkan dari sistem sosial dan budaya Bali yang harus dijaga keberlanjutan dan kepercayaannya. Karena itu, penguatan tata kelola dan transparansi keuangan menjadi agenda mendesak.

Ia mengungkapkan rencana Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk membentuk tim auditor profesional yang dibiayai pemerintah dan dihibahkan ke LPD guna melakukan audit rutin setiap tahun.

“Kami kaji, Gianyar hanya butuh sekitar 27 auditor profesional. Dengan audit yang jelas, kondisi LPD bisa diketahui secara objektif, apakah wajar, wajar tanpa pengecualian, atau perlu perhatian khusus. Saya siap mendorong dukungan anggaran, bahkan hingga Rp2 miliar,” tegasnya.

Selain audit, Mahayastra juga mendorong LPD beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi pencatatan keuangan, percepatan layanan, hingga pengembangan layanan berbasis digital dinilai penting untuk menjawab tantangan zaman.

“Anak muda sudah sangat melek teknologi. Tantangan LPD ke depan bukan hanya permodalan, tetapi juga akuntabilitas, risiko reputasi, persaingan dengan perbankan, dan kepastian hukum. Semua bermuara pada kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Ketua BKS LPD Provinsi Bali, I Nyoman Cendekiawan, menilai diskusi akhir tahun ini menjadi momentum penting menyongsong penguatan LPD pada 2026. Ia mengapresiasi dukungan Bupati Gianyar yang dinilainya sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah daerah terhadap LPD.

“Diskusi ini menghadirkan narasumber luar biasa. Dukungan anggaran untuk audit LPD adalah langkah konkret. Kami juga menggandeng PWI Bali agar pemberitaan tentang LPD berimbang. Kami tidak menutup mata, memang ada LPD yang bermasalah, tetapi banyak pula LPD yang memberi kontribusi besar bagi krama desa,” ujarnya.

Cendekiawan menekankan bahwa penguatan LPD membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari regulasi, teknologi informasi, permodalan, tata kelola, sumber daya manusia, hingga percepatan digitalisasi.

Sementara itu, Ketua PWI Provinsi Bali, Wayan Dira Arsana, menegaskan peran pers sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Ia mendorong insan pers menghadirkan pemberitaan yang edukatif dan konstruktif guna mendukung penguatan ekonomi Bali, termasuk melalui penguatan LPD.

“Pers harus menjadi bagian dari strategi pembangunan Bali, termasuk dalam mengawal eksistensi LPD,” katanya.

Anggota DPD RI Perwakilan Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, mengingatkan pentingnya LPD meneguhkan kembali jati dirinya di tengah arus modernisasi. Menurutnya, LPD memiliki karakter dan nilai berbeda dibandingkan lembaga keuangan modern.

“LPD perlu ‘mulat sarira’, memahami kembali identitasnya. LPD bukan sekadar lembaga kapitalis. Ada nilai sosial, budaya, dan yadnya di dalamnya,” ujarnya.

Menanggapi keluhan masyarakat soal suku bunga LPD yang dinilai tinggi, Rai Dharmawijaya Mantra menegaskan bahwa LPD memiliki fungsi sosial yang tidak dimiliki perbankan konvensional.

“Di LPD, ada pendekatan emosional dan sosial. Renovasi sanggah bisa dibiayai tanpa jaminan. Itu tidak mungkin di bank-bank kapitalis,” jelasnya.

Diskusi Nasional ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Anggota DPD RI Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Ketua BKS LPD Provinsi Bali I Nyoman Cendekiawan, perwakilan Dinas PMA Provinsi Bali, akademisi Prof. IB Raka Suardana, serta CEO PT USSI Group Maman Tirta Rukmana. Diskusi dipandu moderator Nyoman Winata dan dipimpin Ketua Panitia I Nyoman Sunaya.

Para peserta sepakat, penguatan LPD tidak boleh berhenti pada wacana. Diperlukan tindak lanjut konkret agar LPD tetap kokoh sebagai penopang ekonomi krama adat Bali, tanpa kehilangan jati diri di tengah modernisasi. (wie)