Di Tengah Krisis Global, Pemerintah dan Otoritas Keuangan Perkuat Benteng Ekonomi Indonesia
JAKARTA – Kondisi sistem keuangan Indonesia dinilai tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Pemerintah bersama otoritas keuangan memastikan koordinasi dan sinergi kebijakan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Hal tersebut menjadi kesimpulan utama dalam rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II Tahun 2026 yang digelar pada 27 April 2026. KSSK terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Di tengah tekanan global yang memicu volatilitas pasar keuangan dan lonjakan harga energi, KSSK menyatakan kondisi fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan Indonesia sepanjang triwulan I 2026 masih berada dalam kondisi aman.
Konflik Timur Tengah disebut menjadi faktor utama yang memengaruhi pasar global. Gangguan rantai pasok dan kenaikan harga minyak dunia mendorong perlambatan ekonomi internasional. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,1 persen pada 2026 dari sebelumnya 3,4 persen pada 2025.
Tekanan inflasi global yang meningkat juga mempersempit ruang pelonggaran suku bunga di banyak negara, termasuk Amerika Serikat. Kondisi itu mendorong investor global memilih aset aman atau flight to safety, sehingga dolar AS menguat dan arus modal ke negara berkembang menjadi terbatas.
Meski demikian, ekonomi Indonesia justru menunjukkan daya tahan yang kuat. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,61 persen secara tahunan atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,39 persen.
Pertumbuhan tersebut didorong percepatan belanja pemerintah, konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, serta peningkatan investasi. Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Desa Nelayan, hingga Sekolah Rakyat turut menopang aktivitas ekonomi domestik.
Investasi juga mulai terdorong oleh proyek hilirisasi Danantara dan pembangunan infrastruktur pendukung program prioritas pemerintah.
Aktivitas manufaktur nasional tetap berada di zona ekspansi dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) Maret 2026 di level 50,1. Penjualan ritel tumbuh positif sebesar 2,4 persen secara tahunan, sementara neraca perdagangan kembali mencatat surplus sebesar USD3,3 miliar pada Maret 2026.
Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2026 dapat mencapai 5,4 persen atau bahkan lebih tinggi.
Untuk mempercepat investasi dan penciptaan lapangan kerja, Presiden Prabowo Subianto juga membentuk Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE).
Satgas tersebut menghadirkan layanan “Kanal Debottlenecking” selama 24 jam guna mempercepat penyelesaian hambatan investasi dan perizinan. Hingga April 2026, satgas telah menangani sejumlah proyek strategis seperti LNG Abadi Masela, kawasan ekonomi khusus, sertifikasi SNI, hingga sektor biofuel dan farmasi.
Di sektor eksternal, tekanan global sempat memicu arus keluar modal asing sebesar USD1,7 miliar pada triwulan I 2026. Nilai tukar rupiah juga melemah menjadi Rp16.995 per dolar AS pada akhir Maret 2026.
Untuk menjaga stabilitas rupiah, BI memperkuat intervensi di pasar valas melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga intervensi offshore. Langkah tersebut berhasil menjaga rupiah relatif stabil di kisaran Rp17.415 per dolar AS pada awal Mei 2026.
Cadangan devisa Indonesia juga tetap kuat di level USD148,2 miliar atau setara pembiayaan enam bulan impor, jauh di atas standar internasional.
Sementara itu, inflasi nasional masih terkendali dalam sasaran pemerintah dan BI sebesar 2,5±1 persen. Pada April 2026, inflasi tercatat sebesar 2,42 persen secara tahunan, turun dibandingkan Maret 2026 yang mencapai 3,48 persen.
Penurunan inflasi ditopang stabilnya harga pangan, berlangsungnya panen raya, serta subsidi energi yang tetap dijaga pemerintah.
Di sisi fiskal, APBN kembali berperan sebagai shock absorber untuk meredam dampak gejolak global. Hingga triwulan I 2026, pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan.
Sementara realisasi belanja negara melonjak 31,4 persen menjadi Rp815 triliun, terutama untuk program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, subsidi energi, hingga program MBG.
Pemerintah menegaskan defisit APBN tetap dijaga di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun tekanan harga minyak dunia meningkat.
Di sektor keuangan, kinerja perbankan tetap solid. Kredit perbankan tumbuh 9,49 persen menjadi Rp8.659 triliun pada Maret 2026, sementara dana pihak ketiga tumbuh 13,55 persen.
Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross juga terjaga rendah di level 2,1 persen. Ketahanan modal perbankan tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 25,09 persen.
Pasar modal domestik juga mulai pulih setelah sempat tertekan akibat sentimen global. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menguat pada awal Mei 2026 dan penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp59,35 triliun sepanjang tahun berjalan.
Di sektor digital keuangan, jumlah investor aset kripto di Indonesia terus meningkat hingga mencapai 21,37 juta pengguna dengan nilai transaksi Rp22,24 triliun pada Maret 2026.
KSSK menegaskan seluruh otoritas akan terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
Pemerintah, BI, OJK, dan LPS juga memastikan reformasi sektor keuangan dan pelaksanaan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terus berjalan demi menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (red)
