SINGARAJA – VISIBALI.COM – Pendataan penguasaan lahan petani di Dusun Sendang Pasir, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, mulai dilakukan melalui kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T) oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperoleh gambaran lebih jelas mengenai status penguasaan lahan di kawasan yang selama ini diwarnai konflik agraria. Persoalan tersebut melibatkan lahan sekitar 246,5 hektare antara warga atau petani penggarap dengan Pemerintah Provinsi Bali.
Lahan yang dipersoalkan merupakan eks Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Desa Pemuteran yang sebelumnya dikuasai PT Margarana. Persoalan tersebut memiliki latar belakang panjang. Warga dan petani disebut telah menempati serta menggarap lahan secara turun-temurun. Sejumlah catatan menyebut keberadaan masyarakat di kawasan itu telah berlangsung sejak 1917, sementara catatan lainnya mengaitkan perpindahan warga dengan eksodus akibat bencana sekitar 1963.
Ketua Serikat Petani Suka Makmur (SPSM) di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, M. Rasyid membenarkan pihaknya diminta mendukung pelaksanaan DIP4T Tahun 2026, khususnya dalam pengumpulan dan verifikasi data fisik serta informasi setiap bidang tanah.
“Dalam proses tersebut, data setiap bidang tanah akan dihimpun bersama informasi terkait kondisi penguasaan dan pemanfaatannya. Selanjutnya, data yang terkumpul akan melalui tahapan verifikasi untuk memastikan kesesuaian informasi dengan kondisi di lapangan,” jelas Rasid, Selasa (10/11/2026).
Pria yang akrab disapa Rasik itu mengatakan, pendataan menjadi kesempatan bagi petani untuk mendokumentasikan riwayat dan kondisi lahan yang selama ini mereka kelola. Meski masih ditemukan data yang tumpang tindih, hasil pendataan diharapkan dapat menjadi pegangan masyarakat.
“Kendati masih terdapat data yang tumpang tindih, informasi mengenai bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat dapat terdokumentasi secara lebih terstruktur. Paling tidak data ini akan menjadi pegangan kami,” imbuhnya.
Ia berharap kelengkapan data dan proses verifikasi dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai persoalan pertanahan di Sendang Pasir.
“Kelengkapan dan verifikasi data diharapkan dapat membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persoalan pertanahan di Desa Pemuteran,” tandasnya.
Pendataan ini berlangsung setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria. Namun, hasil DIP4T tetap merupakan data dan informasi pertanahan yang perlu melalui proses verifikasi, bukan penetapan langsung atas kepemilikan atau penyelesaian sengketa lahan. (red).
