Dorong Sistem Pencegahan Kriminalitas, Komisi I DPRD Bali Usulkan Grand Design Keamanan
DENPASAR – VISIBALI.COM – Komisi I DPRD Provinsi Bali mendorong lahirnya grand design keamanan yang terintegrasi sebagai langkah menghadapi meningkatnya angka kriminalitas di Pulau Dewata. Sistem tersebut dinilai penting untuk memperkuat pencegahan kejahatan sekaligus menjaga citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Masyarakat di Ruang Rapat Gabungan Lantai III DPRD Provinsi Bali, Senin, 13 Juli 2026.
Anggota Komisi I DPRD Bali yang juga Ketua Pansus Tata Ruang, Aset dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, Dr (c) I Made Supartha, S.H., M.H., menegaskan bahwa penanganan kriminalitas tidak cukup hanya berfokus pada penindakan, tetapi harus mengedepankan upaya pencegahan.
“Yang kita perlukan bukan hanya mengetahui berapa banyak kasus pencurian, penganiayaan maupun tindak pidana lainnya. Yang lebih penting adalah bagaimana cara mencegahnya sehingga angka kriminalitas bisa ditekan,” kata Made Supartha yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali.
Menurut Supartha, Bali perlu memiliki sistem keamanan yang terintegrasi seperti yang diterapkan sejumlah negara dengan tingkat keamanan tinggi. Dengan demikian, masyarakat dan wisatawan dapat merasakan keamanan saat beraktivitas.
Selain itu, Dia juga mendorong pemerintah daerah memperluas pemasangan kamera pengawas (CCTV) di lokasi-lokasi strategis seperti kawasan wisata, persimpangan jalan, pusat keramaian, fasilitas publik hingga kawasan suci.
“Keberadaan CCTV tidak hanya membantu pengungkapan kasus, tetapi juga memiliki efek pencegahan terhadap tindak kriminal,” tandasnya.
Made Supartha juga meminta Kesbangpol Bali bersama organisasi perangkat daerah terkait segera memetakan kawasan rawan kriminalitas agar pemasangan CCTV dapat diprioritaskan.
Tak hanya soal kriminalitas, Komisi I DPRD Bali juga menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas di sejumlah wilayah dengan kondisi jalan yang berbahaya.
“Ini juga bagian dari keamanan masyarakat. Jangan hanya fokus pada kriminalitas, tetapi keselamatan pengguna jalan juga harus menjadi perhatian pemerintah,” kata Made Supartha.
Dalam rapat tersebut, Made Supartha turut menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara Pecalang, Majelis Desa Adat, kepolisian, dan pemerintah daerah. Menurutnya, Pecalang merupakan garda terdepan pengamanan berbasis kearifan lokal yang selama ini efektif menjaga ketertiban di desa adat.
Made Supartha juga meminta pengawasan terhadap akses masyarakat menuju pantai dan pura terus diperkuat agar tidak terhambat oleh aktivitas investasi.
“Jangan sampai ada masyarakat yang kesulitan menuju pura atau pantai karena aksesnya ditutup. Bali dibangun di atas budaya dan adat istiadat yang harus tetap dilindungi,” tegasnya.
Perhatian lain yang disampaikan Komisi I DPRD Bali adalah pengawasan terhadap warga negara asing (WNA).
Made Supartha mengingatkan tingginya jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali harus diimbangi dengan pengawasan keimigrasian yang lebih maksimal.
“Peran Imigrasi sangat penting. Dengan jutaan wisatawan yang datang setiap tahun, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing harus benar-benar maksimal agar tidak menimbulkan persoalan keamanan maupun ketertiban masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Made Supartha meminta seluruh kegiatan adat maupun keagamaan yang menggunakan badan jalan dikoordinasikan dengan kepolisian, Satpol PP, dan Pecalang agar rekayasa lalu lintas dapat dilakukan dengan baik sehingga tidak mengganggu pengguna jalan.
Pada kesempatan itu, Made Supartha mengajak seluruh institusi memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan Bali melalui sistem pencegahan yang komprehensif.
“Bali adalah etalase pariwisata Indonesia di mata dunia. Karena itu kita harus memastikan Bali tetap aman, nyaman, tertib, dan menjadi destinasi yang memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat maupun wisatawan. Yang kita bangun bukan hanya penegakan hukum setelah kejahatan terjadi, tetapi sistem pencegahan yang kuat sehingga Bali bisa menjadi daerah dengan tingkat keamanan terbaik,” pungkasnya.
Rapat dihadiri unsur pimpinan DPRD Bali, anggota Komisi I, Polda Bali, pemerintah daerah, BNNP Bali, Binda Bali, Kesbangpol, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, jajaran Kapolres se-Bali, Satpol PP, Majelis Desa Adat (MDA), Pecalang Provinsi Bali, hingga kelompok pakar Komisi I DPRD Bali. (red)
