SINGARAJA – VISIBALI.COM – Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tidak pesimistis menghadapi target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai target harus disusun berdasarkan potensi riil, data yang terukur, serta strategi penagihan yang jelas.
Sikap tersebut sejalan dengan sikap DPRD dalam pembahasan KUA-PPAS 2027 yang menekankan kehati-hatian dan relevansi target PAD dengan kondisi lapangan.
Arya menanggapi kekhawatiran Bapenda terkait potensi tidak tercapainya pajak perhotelan akibat pembatalan tamu. Ia menyebut potensi pariwisata Buleleng masih besar dan mengacu pada data kunjungan wisata yang disebut mencapai 1,7 juta pengunjung.
“Kita tidak melihat ada badai cancel seperti yang dikhawatirkan. Kemampuan kita menjual pariwisata Buleleng sangat baik, daya tariknya mampu mendatangkan hingga 1,7 juta pengunjung ke semua destinasi wisata kita. Ini memastikan bahwa kita punya potensi pendapatan yang jelas, jadi Bapenda tidak perlu pesimis,” ujar Ketut Ngurah Arya, Rabu (16/9/2026).
Sorotan DPRD juga mengarah pada tunggakan PBB-P2 yang disebut hampir Rp123 miliar. Arya meminta Bapenda memastikan berapa bagian piutang yang benar-benar dapat ditagih, bukan sekadar mencatatnya sebagai angka.
“Ini biar jelas. Kita tidak bisa hanya berbicara ‘saya punya piutang segini’, tetapi pertanyaannya, piutang itu bisa dieksekusi atau tidak? Orangnya masih ada atau tidak? Kita punya 350.000 nomor objek pajak, benar tidak data itu? Jika benar, berapa pengalinya sehingga muncul angka piutang tersebut?” tegas Arya.
Menurutnya, DPRD menjalankan fungsi pengawasan untuk membuka ruang fiskal daerah. Penetapan target PAD pun diminta memiliki dasar yang jelas, termasuk kemampuan mencapainya.
Selain pajak, DPRD kembali menyoroti potensi mineral bukan logam dan batuan (MBLB) atau Galian C, khususnya material batu di Kecamatan Seririt. DPRD sebelumnya juga telah mendorong optimalisasi potensi MBLB sekaligus fasilitasi perizinan agar kegiatan yang memenuhi ketentuan dapat berkontribusi pada PAD.
Arya meminta pemerintah daerah membantu masyarakat yang memiliki lahan agar dapat mengurus perizinan sesuai ketentuan.
“Kita punya potensi luar biasa. Batu di sana 30 tahun pun tidak akan habis ditambang. Jangan sampai masyarakat yang mengelola lahan puluhan tahun dipasung karena masalah izin. Fasilitasi izinnya! Bayangkan, per hari bisa ada 100 truk yang keluar. Kalau kita asumsikan 500 ritase dikali Rp 1,4 juta, pengalinya sangat lumayan untuk PAD Buleleng,” bebernya.
Arya juga meminta Bapenda lebih terbuka dalam pembahasan target pendapatan. Menurutnya, OPD harus menyampaikan dasar perhitungan sekaligus kemampuan eksekusinya ketika diberikan target.
“Ketika diberikan beban pendapatan, Bapenda harus bisa berargumen, layak atau tidak, mampu atau tidak, dan dari mana sumbernya. Jangan sampai di awal menyatakan ‘siap’ dengan target sekian, tetapi nyatanya di pertengahan jalan pesimis dan diam saja. Mari berdiskusi dengan kami di DPRD untuk mencari solusinya,” tandas Arya. (red)
