SINGARAJA – VISIBALI.COM – Keinginan mencari pekerjaan di luar negeri masih menjadi pilihan ribuan warga. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Buleleng mencatat sebanyak 1.859 pemohon paspor sepanjang Januari hingga Oktober 2026 mencantumkan tujuan bekerja di luar negeri. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi dimanfaatkan jaringan penempatan tenaga kerja ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Di tengah tingginya permohonan paspor, Imigrasi Buleleng mulai memperketat pemeriksaan terhadap calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Petugas tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga menggali tujuan keberangkatan melalui wawancara mendalam.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Buleleng, Anak Agung Gde Kusuma Putra, mengungkapkan sejumlah permohonan bahkan ditolak setelah petugas menemukan indikasi keberangkatan nonprosedural.
Indikasi tersebut antara lain pemohon tidak mampu menjelaskan secara jelas tujuan keberangkatan, mengaku diajak bekerja oleh orang yang baru dikenal, hingga hendak menuju negara yang dinilai rawan menjadi lokasi penempatan WNI secara ilegal, seperti Kamboja dan Vietnam.
“Ada yang kita tolak karena dicurigai sebagai PMI non-prosedural. Indikatornya antara lain pemohon tidak bisa menjelaskan secara jelas tujuannya, mengaku diajak teman yang baru dikenal, atau menuju negara-negara yang rawan mempekerjakan WNI secara ilegal seperti Kamboja dan Vietnam,” jelas Kusuma Putra, Rabu (11/11/2026).
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama jika perusahaan, jenis pekerjaan, dan mekanisme pemberangkatan tidak jelas. Calon PMI diminta memastikan seluruh tahapan keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi.
Dokumen pendukung dari instansi ketenagakerjaan menjadi salah satu syarat penting untuk memastikan legalitas calon pekerja migran.
“Kelengkapan dokumen dari instansi resmi sangat penting untuk menjaga legalitas pekerja, seperti Disnaker atau BP3MI, serta mengantongi izin dari aparat lingkungan desa setempat,” tegasnya.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, Imigrasi Buleleng telah menerbitkan 11.500 paspor. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.420 merupakan permohonan paspor baru, 4.046 penggantian paspor, dan 34 permohonan perubahan data.
Berdasarkan tujuan perjalanan, wisata masih mendominasi dengan 3.780 pemohon. Namun, kebutuhan untuk bekerja dan pendidikan juga menunjukkan angka cukup besar, masing-masing 2.550 pemohon untuk pekerjaan formal dan 2.434 pemohon untuk pendidikan.
Sementara itu, sebanyak 820 pemohon mengurus paspor untuk keperluan ibadah haji dan umrah, sedangkan 57 lainnya untuk berbagai keperluan perjalanan ke luar negeri.
Kusuma Putra menyebut jumlah pemohon dengan tujuan bekerja mencapai lebih dari 10 persen dari keseluruhan penerbitan paspor.
Dari sisi jenis dokumen, penerbitan didominasi paspor elektronik masa berlaku 10 tahun sebanyak 5.782 dokumen dan masa berlaku lima tahun sebanyak 5.711 dokumen. Adapun paspor biasa hanya tercatat tujuh dokumen, terdiri atas dua paspor masa berlaku lima tahun dan lima paspor masa berlaku 10 tahun.
“Sejak sekitar April–Mei lalu, Kantor Imigrasi Buleleng sudah sepenuhnya beralih melayani paspor elektronik dan tidak lagi menerbitkan paspor biasa,” imbuhnya.
Selain mengawasi keberangkatan warga Indonesia, Imigrasi Buleleng juga meningkatkan penindakan terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan keimigrasian.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, sebanyak 25 WNA dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi. Sebanyak 19 orang ditindak karena pelanggaran ketertiban umum berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Keimigrasian, sedangkan enam lainnya akibat melebihi masa izin tinggal atau overstay.
“Sebanyak 19 WNA dideportasi karena melanggar ketertiban umum sesuai Pasal 75 UU Keimigrasian, dan 6 orang lainnya akibat overstay (melebihi izin tinggal),” jelasnya.
Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen di kantor imigrasi. Kawasan pesisir Bali Utara juga menjadi perhatian karena berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur transit WNA secara ilegal.
Kewaspadaan tersebut meningkat setelah terungkap kasus warga negara Bangladesh yang hendak menyeberang menuju negara ketiga melalui jalur pesisir.
Untuk mencegah praktik serupa, Imigrasi Buleleng mengoptimalkan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) dengan melibatkan kepolisian, perangkat desa, hingga masyarakat pesisir.
“Kami mengoptimalkan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) dengan bersinergi bersama aparat kepolisian serta melibatkan perangkat desa dan warga lokal pesisir. Mengingat TPI di Bali Utara seperti Celukan Bawang dan Padangbai Karangasem bukan pelabuhan reguler penumpang melainkan untuk kapal kargo dan kapal pesiar, peran masyarakat sangat penting untuk segera melapor jika mendapati aktivitas WNA yang mencurigakan,” tandas Kusuma Putra. (red)
